Selamatkan Aset Pertamina, Selamatkan Aset Indonesia

Nasional  SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 14:55:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Selamatkan Aset Pertamina, Selamatkan Aset Indonesia

Kantor Pusat Pertamina/Net

Aset Pertamina adalah aset bangsa Indonesia, mengingat perusahaan energi tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikannya 100 persen milik negara. Dengan demikian menyelamatkan aset Pertamina berarti menyelamatkan aset bangsa Indonesia.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Bung Karno (UBK), Salamuddin Daeng mengatakan, baru-baru ini Pertamina menghadapi masalah terkait dengan keberadaan aset.

Salah satunya Pertamina berkonflik dengan Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait aset jalan raya sepanjang 60 km.

Jalan Hauling di Kabupaten Barito Timur (Bartim) yang dibangun Pertamina digugat oleh Pemprov Kalteng bersama perusahaan swasta.

"Aset Jalan Hauling merupakan aset yang bernilai bagi Pertamina. Aset ini telah diserahkan pengelolaannya kepada Patra Jasa anak perusahaan Pertamina. Pendapatan atas aset ini sedikitnya Rp 30 miliar setiap tahunnya. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dalam menopang pendapatan Pertamina," kata Salamuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12).

Mungkin karena itu, lanjut dia, Pemprov Kalteng dan perusahaan swasta yang memanfaatkan aset Pertamina bagi kegiatan pertambangan batubara tersebut, berencana menghadap Menteri BUMN untuk meminta agar aset Jalan Hauling diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Mungkin publik bertanya, Bagaimana Pertamina bisa punya aset jalan raya sepanjang 60 km? Bukankah Pertamina adalah perusahaan migas, bukan perusahaan jalan tol?

Salamuddin mengungkapkan, pada era Orde Baru, Pertamina adalah agen pembangunan. Peran Pertamina dalam pembangunan ekonomi sangat besar. Terutama pasca bom minyak. Keuangan Pertamina merupakan penopang pembangunan ekonomi nasional saat itu.

Pengamat Perminyakan Kurtubi dalam seminar di Universitas Mataram (UNRAM) beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa Jalan Langko yang merupakan jalan kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dibangun dengan uang Pertamina pada era kepemimpinan Ibnu Sutowo. Kurtubi ingin menjelaskan bagaimana kiprah Pertamia membangun bangsa.

Pertamina membangun jalan jalan nasional, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan lain sebagainya.

Presiden Soeharto secara leluasa menggunakan keuntungan hasil migas untuk menerbitkan Instruksi Presiden (inpres). Sekolah, puskesmas, rumah sakit dibangun dati hasil minyak. Wajar karena saat itu Pertamina adalah pemegang mandat dari negara untuk memguasai dan sekaligus mengelola migas.

Jika seluruh yang dibangun Pertamina menjadi aset Pertamina sekarng, maka aset Pertamina sangatlah besar, tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

"Namun aset-aset tersebut ada yang dilepas, disumbangkan atau dihibahkan bagi kepentingan umum. Sebagian dipertahankan karena masih menopang bisnis perusahaan," terang Kurtubi.

Salamuddin melanjutkan, mudahnya prosedur menggubahan aset, maka akan membuka peluang moral hazard dari pihak-pihak tertentu ingin menguasai aset Pertamina untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atau oligarki kekuasaan tertentu.

Prosedur menghibahkan aset Pertamina, kata dia, tidak terlalu sulit, yakni tinggal diputuskan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena RUPS nya tunggal yakni Pemerintah, maka sebetulnya tinggal keputusan pemerintah. Hanya memerlukan alasan yang banyak dan masuk akal untuk menghibahkan atau menjual aset tersebut ke pihak lain.

Salamuddin menambahkan, pemihakan Menteri BUMN dan komisaris utama menjadi Pertamina faktor penting yang menentukan apakah aset Pertamina bisa diselamatkan atau tidak. Jika Menteri BUMN dan komisaris nanti memutuskan untuk melepaskan kepemilikan aset, dan mencoretnya dari neraca Pertamina, maka lenyap hilanglah aset Pertamina tersebut.

Apakah ini akan terjadi dalam kasus jalan Hauling di Barito Timur? Ini sangat bergantung pada pemihakan Menteri BUMN Erick Thohir, dan Komisasris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.[dod]

Komentar Pembaca