Copot TGUPP Yang Rangkap Jabatan Dewas 7 RSUD

Jakarta  SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 16:33:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Copot TGUPP Yang Rangkap Jabatan Dewas 7 RSUD

Gedung Dinas Kesehatan DKI Jakarta/Net

Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bernama Achmad Hariyadi yang kepergok rangkap sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di tujuh RSUD terus menuai sorotan. Tuntutan pencopotan posisi Hariyadi pun disuarakan publik.

Salah satunya disuarakan Sekjen Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gema Cita), Hilman Firmansyah. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mencopot Achmad Hariyadi sebagai Anggota TGUPP.

"Rangkap jabatan Anggota TGUPP akan melemahkan kinerja Gubernur Anies. Karena rangkap jabatan bakal menghamburkan ABPD DKI Jakarta," kata Hilman melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Selasa (10/12).

Soal rangkap jabatan Achmad Hariyadi awalnya dikemukakan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani dan Yudha Permana saat menyisir anggaran untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Hariyadi itu TGUPP kan ya?" kata Rani bertanya pada Yudha Permana, Minggu (8/12).

Kemudian tak lama setelah mendengar pertanyaan Rani, Yudha bertanya langsung kepada Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any dan dijawab bahwa benar Hariyadi merupakan anggota TGUPP dan salah satu anggota Dwan Pengawas di tujuh RSUD di DKI.

Saat ditanya apakah Achmad Hariyadi mendapatkan dua pemasukan dari anggaran daerah, Khafifah menyanggah dengan mengatakan bahwa anggaran Dewas RSUD berbeda dengan gaji untuk TGUPP.

"Ini dananya dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pak. Lagian dia memang bukan PNS, termasuk dalam golongan profesional," kata Khafifah.

Khafifah mengatakan, keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 266/2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang baru diimplementasikan pada 2017.

Ketua Komisi E Iman Satria memutuskan untuk memanggil Achmad Hariyadi yang merupakan Dewan Pengawas merangkap anggota TGUPP bidang percepatan pembangunan itu guna mempertanyakan tugas pokok dan fungsinya selama menjadi dewan pengawas tujuh RSUD itu.

Ketujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mendapatkan pengawasan dari Achmad Hariyadi, yakni RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih dan RSUD Duren Sawit.

Dana yang dianggarkan untuk Dewan Pengawas RSUD oleh Dinas Kesehatan DKI dimasukan dalam Anggaran BLUD RS Koja sejumlah Rp 211 juta untuk satu tim dewan pengawas dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam Pergub 226/2016 tertuang bahwa satu tim Dewan Pengawas RSUD terdiri atas lima anggota dari profesional, asosiasi kesehatan, pemilik RS dan tokoh masyarakat.[dod]

Komentar Pembaca