Pemerintah Jokowi Harus Tuntaskan Tragedi 1965, Petrus Hingga Kerusuhan 1998

Polhukam  RABU, 11 DESEMBER 2019 , 07:24:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Jokowi Harus Tuntaskan Tragedi 1965, Petrus Hingga Kerusuhan 1998

Suryo Susilo/Ist

Peringatan Hari HAM Sedunia setiap 10 Desember sepatutnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Tanah Air.

Pemerintah Indonesia dinilai masih memiliki PR besar untuk merampungkan sederet pelanggaran HAM berat masa lalu yang merupakan amanat konstitusi.

Deretan kasus tersebut diantaranya, Tragedi Berdarah 1965, Perisyiwa Tanjung Priok, Aceh, Penembakan Misterius (Petrus), Talangsari hingga Kerusuhan Mei 1998.

"Pelanggaran HAM berat masa lalu harus diselesaikan agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang," kata Ketua Forum Silahturahmi Anak Bangsa Suryo Susilo kepada wartawan, Selasa (10/12).

"Sebenarnya, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diselesaikan jika semua pihak, terutama pemerintah dan DPR mau berkomitmen," sambungnya.

Susilo menyayangkan selama ini penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanya dijadikan komoditas politik. Indikasi ini bisa dilihat saat kampanye Pemilu maupun Pilpres.

Kata Susilo, saat hajatan demokrasi, semua bicara masalah tragedi sejarah kelam masa lalu, dengan janji akan menyelesaikannya. Namun setelah pesta kampanye usai, janji itu tak pernah terealisasi.

"Masyarakat menanti selama lima tahun apa yang dijanjikan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah kasus pelanggaran HAM, tapi sampai sekarang janji itu belum terealisasi," ungkap Susilo.

Karenanya, lanjut Susilo, di periode keduanya, menjadi kesempatan Jokowi untuk menuntaskannya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), seperti usulan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun sayang, dalam Prolegnas Prioritas 2020 belum terlihat adanya RUU tentang KKR.

"Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sangat penting karena menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, yang mampu mengakui dan menyelesaikan, serta belajar dari kesalahan masa lalu, dan tidak mengulanginya di masa depan," pungkas Susilo.[dod]

Komentar Pembaca