Katar Pesimis APBD DKI Sah Akhir Tahun, Ini Alasannya

Jakarta  RABU, 11 DESEMBER 2019 , 16:49:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Katar Pesimis APBD DKI Sah Akhir Tahun, Ini Alasannya

Gedung DPRD DKI Jakarta/Net

Meski RAPBD DKI Jakarta 2020 sudah disetujui DPRD bersama Gubernur DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (11/12), namun tak menjamin dapat disahkan tepat waktu sebelum akhir tahun 2019.

Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, setidaknya untuk bisa mengesahkan APBD paling lambat pada 30 Desember 2019 masih membutuhkan waktu minimal 21 hari kerja.

"Tak akan bisa tepat waktu pengesahan APBD sebelum akhir Tahun 2019, terkecuali Mendagri dan DPRD mempercepat proses evaluasi dan koreksi serta sinkronisasi APBD. Dukungan ketuk palu godam Ketua DPRD Prasetio Edy Marsudi juga menjadi penentu,” kata Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya.

Keraguan Sugiyanto bisa disahkan tepat waktu dilatari alasan sebagai berikut:

1. Setelah RAPBD 2020 disahkan pada Rabu (11/12), sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dalam waktu tiga hari kerja, Pemprov DKI Jakarta harus mengirimkan RAPBD kepada Kemendagri untuk dikoreksi. Tiga hari kerja berarti Kamis (12/12), Jumat (13/12) dan Senin (16/12)

2. Setelah RAPBD 2020 yang disahkan dikirim ke Kemendagri, biasanya masa koreksi memakan waktu 14 hari kerja atau baru pada 3 Januari 2020 Kemendagri mengembalikan RAPBD 2020 yang sudah dikoreksi kepada Pemprov DKI Jakarta

3. Jika pada hasil koreksi terdapat hal-hal yang harus diubah, disesuaikan atau dihilangkan, maka Pemprov DKI Jakarta punya waktu seminggu untuk menindakkanjuti hasil koreksi Kemendagri itu, sebelum berkas RAPBD dikembalikan kepada Kemendagri untuk disingkronisasikan dengan koreksi yang diberikan

4. Sinkronisasi oleh Kemendagri ini biasanya makan waktu tujuh hari kerja

5. Jika Kemendagri memberikan persetujuan, maka DPRD dapat menggelar sidang paripurna untuk mensahkan Perda APBD 2020, sehingga APBD 2020 pun menjadi sah dan dapat digunakan

Sugiyanto mengungkapkan, waktu pengembalian RAPBD oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI setelah dikoreksi saja telah melewati batas waktu pengesahan APBD.

"Karena itu, untuk bisa tepat waktu maka saya sarankan agar DPRD Jakarta dan Gubernur segera menyampaikan RAPBD kepada Mendagri pada Kamis besok (12/12). Mendagri juga harus mempercepat proses evaluasi dan koreksi paling lambat pada hari Jumat (20/12," tegas Sugiyanto.

Setelah proses hasil evaluasi dan koreksi dari Mendagri pun masih harus diperbaiki oleh DPRD DKI Jakarta sesuai dengan panduan dan arahan dari Mendagri. Hasil koreksi RAPBD dari DPRD pun harus disetujui Mendagri untuk selanjutnya disahkan oleh DPRD DKI Jakrta paling lambat pada 30 Desember 2019.

"Perbaikan oleh DPRD harus rampung pada pada tanggal 23 Desember 2019, sebab tanggal 24 dan 25 adalah hari libur. Persetujuan Mendagri harus tuntas paling lambat pada tanggal 27 Desember 2019. Selanjutnya 30 Desember 2019 palu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio dapat mengetuk untuk mengesahkan APBD 2020 dalam rapat paripurna,” pungkas Sugiyanto.[dod]

Komentar Pembaca
Bersatu Dalam Keberagaman

Bersatu Dalam Keberagaman

RABU, 25 DESEMBER 2019 , 09:08:00

Genangan Di Kamal Muara Rampung Disedot

Genangan Di Kamal Muara Rampung Disedot

RABU, 25 DESEMBER 2019 , 21:10:00

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

KAMIS, 02 JANUARI 2020 , 13:06:00