ICW: Hukum Mati Koruptor Bukanlah Solusi

Hukum  MINGGU, 15 DESEMBER 2019 , 13:35:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

ICW: Hukum Mati Koruptor Bukanlah Solusi

Diskusi 'Koruptor Dihukum Mati, Retorika Jokowi?'/RMOL

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika ada kehendak masyarakat perlu ditelisik lebih jauh.

Demikian disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkung dalam diskusi 'Koruptor Dihukum Mati, Retorika Jokowi?'.

"Kita harus cari tahu dulu yang dimaksud Presiden dengan Hukuman mati itu apa?Apakah karena sanksi terlalu ringan maka harus dibuat hukuman maksimal itu? Presiden maunya apa?," kata Tama di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/12).

Tama menilai hukuman mati bukanlah solusi dan tidak memberikan jawaban.

"Sesuatu yang wajar jika ada orang yang marah karena korupsi. Pertanyaannya apakah hukuman mati adalah solusi? Saya rasa tidak," ujar Tama.

Tama menjelaskan, sanksi korupsi di Indonesia memang ringan. Hal itu terjadi karena penegakan hukum kita masih inkonsistensi.

"Itu masalahnya. Poin menuju maksimal itu bisa dari pengambilan asetnya, pencabutan hak politiknya, hukuman ditambahkan. Bagaimana kemudian sanksi itu bisa maksimal," terangnya.

"Jadi jangan buru-buru kesana dulu kalau yang ini saja belum dilakukan. (Hukuman mati) Ini bukan hanya kritik masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat Internasional," pungkasnya.

Sebelumnya Jokowi bicara soal hukuman mati saat mendapatkan pertanyaan dari siswa SMKN 57 Jakarta dalam acara #PrestasiTanpaKorupsi.[dod]

Komentar Pembaca