Politik Dinasti

Suara Rakyat  JUM'AT, 17 JANUARI 2020 , 10:46:00 WIB

Politik Dinasti

Presiden Jokowi/Ist

"BUKAN saya yang suruh" mungkin kalimat yang dilontarkan Pak Jokowi saat ditanya soal majunya sanak sodara dalam Pilkada di beberapa daerah. Setelah putranya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sang mantu, maka adik ipar, Wahyu Purwanto, pun ikutan.

Wahyu maju di Pilkada Gunung Kidul. Konon, Dolly Sinombala Siregar paman Bobby Nasution juga maju.

Nah politik dinasti sedang bergerak. Meskipun ruangnya adalah kompetisi akan tetapi peran Presiden tetap memberi pengaruh.

Politik dinasti adalah politik kekerabatan yang mencoba membangun kerajaan kecil di negara demokrasi. Modal sebagai kerabat Presiden sangat bernilai dalam persaingan.

Jaringan yang dimiliki Presiden dapat dan kemungkinan besar akan dimanfaatkan. Demikian juga dalam penggalangan dana tentu signifikan. Presiden menjadi bahan jualan.

"Power is sweet, it is a drug, the desire of which increases with a habit," kata Bertrand Russel.

Menurutnya, kekuasaan itu memang manis dan bisa menjadi candu. Pak Jokowi sudah merasakan manisnya kekuasaan untuk kehormatan, pelayanan, dan keuangan.

Oleh karenanya, pandangan awal soal anak yang tidak akan didorong terjun dalam kancah politik menjadi berubah. Bahkan langkah pun melebar ke menantu dan ipar. Jika ditanya motif dan dorongan, tentu tidak akan berterus terang. Namanya juga politik.

Soekarno saat menjabat tidak menempatkan dan mendorong kerabat. Soeharto juga tidak. Begitu dengan Presiden yang lain. Setelah menjabat, SBY dan Megawati memang potensial.

Jokowi lah yang di saat menjabat mendorong atau membiarkan anak, menantu, ipar, dan saudara maju berburu jabatan. Figur-figur ini bukan yang dikenal berpengalaman dalam politik. Aset besarnya adalah nama Presiden dan ini menjadi bukti bahwa akan terbangun politik dinasti.

Sebagai Presiden yang juga banyak disorot kapasitas, integritas, dan kredibilitasnya semestinya ia bertindak agak bijak. Mengerem sanak saudara untuk berburu jabatan politik.

Bukan berarti membatasi hak akan tetapi agak sedikit tahu diri dan mampu membaca perasaan rakyat. Rakyat mulai jengkel bahkan muak dengan permainan politik istana yang cenderung koruptif, baik dari segi kekuasaan maupun keuangan.

Negara ini dimainkan bagai keluarga dan kekerabatan. Sang bapak sedang membagi bagi "angpaw" dan penganan.

Orang di sekitar turut menadahkan tangan dan membuka mulut menunggu disuapi. Minta posisi, kursi, dan balas jasa atas prestasi. Kasus Denny cukup memalukan, belum yang lainnya yang sudah lebih dulu menerima sedekah politik.

Budaya politik dinasti sedang dibangun Jokowi. Anak mantu bergerak menuju variasi jabatan di waktu yang sama.

"A lineage of hereditary succesion to an essentially same position or various positions at the same time".

Jika bangsa ingin sehat maka politik dinasti harus dicegah. Karena ini merupakan pelecehan atas sumber daya manusia yang unggul.

Penyingkiran kualitas atas dasar "kefamilian" jelas merusak politik demokratik dan egalitarian. Bila terus dipaksakan, maka tiada lagi sikap dan pilihan rakyat selain: "Stop kekuasaan itu sekarang juga..!". [dod]

M Rizal Fadillah Pemerhati Politik

Komentar Pembaca
Jubir Covid Harus Mundur Secara Terbuka
Masuknya Virus China Covid-19 Di Indonesia Dan Pertanggungjawabannya
Pemerintah Mulai Jujur Tidak Punya Duit?
Sudjiatmi

Sudjiatmi

KAMIS, 26 MARET 2020

Soal ODP Covid-19 di Lebong, Menyebarkan Hoax Atau Mencari Kambing Hitam
Berpikir 1000

Berpikir 1000

SELASA, 24 MARET 2020

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 , 09:21:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00