Pergub Ahok Soal Perawatan Mesin Pompa Pengendali Banjir Harus Dicabut

Jakarta  SENIN, 20 JANUARI 2020 , 22:41:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pergub Ahok Soal  Perawatan Mesin Pompa Pengendali Banjir Harus Dicabut

RH Victor Aritonang/Net

Gubernur DKI Anie Baswedan diminta untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengharuskan perawatan pompa-pompa air pengendali banjir dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM). Pergub bermasalah tersebut diteken Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pergub yang dimaksud No 41 Tahun 2014 tentang Standarisasi Servis Kendaraan Dinas sebagai perbaikan dari Pergub No 80 Tahun 2010 tentang hal yang sama,

Demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta Pusat, RH Victor Aritonang kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1).

Victor menilai, Pergub tersebut telah menutup kesempatan bagi ratusan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut mendapatkan pekerjaan merawat pompa-pompa pengendali banjir.

"Karena perawatan pompa hanya dilakukan oleh ATPM, maka tidak seluruh pompa di DKI terawat dengan baik. Akibatnya saat banjir datang, banyak pompa mati, tak bisa beroperasi. Kita meminta Pak Gubernur Anies segera mencabut Pergub yang mengharuskan perawatan mesin pompa oleh ATPM saja," kata Victor.

Victor yang juga Wakil Ketua OK OCE Nasional ini menambahkan, dengan diberlakukannya Pergub tersebut membuat ratusan UMKM di Jakarta sudah lama kolaps.

Padahal Anies memiliki semangat tinggi mendorong UMKM di ibukota tumbuh dengan baik. Karenanya nereka harus diberi kesempatan ikut tumbuh.dan berkembang.

"Ibarat beli spare part mobil Kijang yang kecil-kecil kan tidak harus beli di Astra Motor, bisa beli di toko spare part mobil. Jadi perbaikan mesin pompa air tidak harua oleh ATPM saja untuk spare part yang kecil-kecil," kata Victor menegaskan.

Saat ini ada 478 mesin pompa air di lima wilayah DKI. Pada saat datang banjir besar awal Januari lalu, ada 78 mesin pompa air mati. Akibat tidak berfungsi sehingga sebagian permukiman warga DKI yang kategori rendah tergenang dengan ketinggian 50-150 cm.

"Sekali lagi kami minta respon kepada Pak Anies agar mencabut Pergub Ahok yang mematikan usah kecil masyarakat Jakarta. Kasihan mereka tidak bekerja," ucap Victor.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Syarif mengaku setuju Pergub era Ahok tersebut dicabut.

Kemudian diterbitkan Pergub baru yang membolehkan perawatan mesin pompa dan kedaraan dinas Pemprov DKI bisa dilakukan oleh pengusaha UMKM.

"Kami terus minta agar masalah ini diperhatikan karena menyangkut kepentingan banyak sekali pengusaha UMKM dan pekerjanya," tegas Syarif.[dod]

Komentar Pembaca
Negatif Corona, WNI Crew Kapal Diamond Princes Minta Dievakuasi
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 13:55:07

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 11:44:12

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

KAMIS, 02 JANUARI 2020 , 13:06:00

Rezeki Banjir

Rezeki Banjir

KAMIS, 02 JANUARI 2020 , 18:37:00

Makan Bersama Pengungsi

Makan Bersama Pengungsi

JUM'AT, 03 JANUARI 2020 , 15:53:00