Bisnis Kopi Berujung Pidana, Kuasa Hukum Sebut Ada Kriminalisasi

Hukum  KAMIS, 23 JANUARI 2020 , 23:51:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Bisnis Kopi Berujung Pidana, Kuasa Hukum Sebut Ada Kriminalisasi

Muara Karta/Ist

Kasus yang membelit Direktur PT Sari Opal Nutriton Benny Hermanto tak bisa dipaksakan menjadi perkara pidana. Karena soal jual beli kopi merupakan murni perkara perdata.

Demikian disampaikan kuasa hukum Benny Hermanto, Muara Karta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/1).

Karta menegaskan, kliennya merupakan korban kriminalisasi. Sebab konstruksi hukumnya adalah bisnis jual beli kopi. Namun dipaksakan seolah sebuah tindak pidana.

Klien saya dengan saksi korban (Suryo Pranoto) berteman dan sudah 20 tahun terjalin hubungan bisnis. Perkara ini murni hutang piutang, perkara perdata namun dikriminalisasi ke arah pidana,” kata Karta.

Karta berharap majelis Pengadilan Negeri Medan bisa lebih bijak dalam melihat fakta-fakta hukum pada persidangan lanjutan yang akan digelar Rabu (29/1) mendatang.

"Memang semua dibuat dalam perjanjian yang sangat jelas," ujar Karta.

Karta mengatakan, dalam sidang berikutnya pihaknya akan membongkar seluruh permasalahan yang terjadi antara kliennya dengan Suryo Pranoto.

"Persoalan ini tidak akan berhenti atau stop sampai disini saja. Apalagi Suryo Pranoto melaporkan klien saya dengan tuduhan pasal 378 dan 372 KUHP. Padahal sudah sangat jelas bahwa ada kriminalisasi dalam kasus hutang piutang dalam bisnis kopi ini," tegas Karta.

Secara terpisah, Lektor Kepala di Fakultas Hukum Universitas Alwashliyah (Univa) Medan Edy Murya mengatakan, peristiwa hukum perdata tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidana, sebagaimana yang menjerat Benny Hermanto.

"Kasus perdata tidak bisa dipaksakan ke ranah pidana," ucap Edy.

Menurut Edy, apabila kasus tersebut diarahkan menjadi tindak pidana, maka kasusnya dinamakan penerapan hukum yang salah, sebab terkesan dipaksakan.

Lalu menjadi pertanyaan berikutnya, apakah JPU bisa memenuhi unsur 378 dan 372 KUHP dalam tuntutannya? Jika tidak memenuhi unsur maka majelis hakim wajib menolak tuntutan JPU.

"Alasannya, karena perbuatan yang ada dari masing-masing pihak dilandasi dengan kesepakatan melalui perjanjian. Dan ini merupakan fakta hukum perdata murni," ungkap Edy.

Karenanya Edy berkeyakinan, hasil persidangan nantinya, majelis hakim PN Medan akan memutuskan perkara ini sebagai ranah hukum perdata.

"Dengan demikian tuntutan dari JPU akan ditolak. Terdakwa menurut hukum juga harus dibebaskan dari segala tuntutan," pungkas Edy.

Sementara itu, JPU dalam dakwaannya di sidang perdana, Rabu (22/1) lalu menguraikan, sejak tahun 2016 terjadi hubungan bisnis jual beli kopi antara terdakwa Benny Hermanto selaku Direktur PT Sari Opal Nutriton yang terletak di Ruko Green Garden, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat dengan saksi korban Surya Pronoto selaku Direktur PT Opal Coffee Indonesia yang terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Blok C, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Kopi yang dipesan dikirimkan perusahaan saksi korban ke perusahaan terdakwa dengan menggunakan jasa angkutan ekspedisi.

Dalam ikatan bisnis tersebut, terdakwa akan membayar ‘purchase order’ (PO) kopi dari perusahaan yang dipimpin Surya Pranoto, enam bulan setelah kopi diterima.

Namun, bisnis jual beli kopi itu kemudian masuk ke ranah hukum. Pasalnya, PO kopi yang telah dikirim pada Maret hingga Juni 2018, tidak kunjung dilunasi terdakwa. Sehingga korban mengklaim mengalami kerugian Rp356,9 juta.[dod]

Komentar Pembaca
Negatif Corona, WNI Crew Kapal Diamond Princes Minta Dievakuasi
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 13:55:07

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 11:44:12

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

KAMIS, 02 JANUARI 2020 , 13:06:00

Rezeki Banjir

Rezeki Banjir

KAMIS, 02 JANUARI 2020 , 18:37:00

Makan Bersama Pengungsi

Makan Bersama Pengungsi

JUM'AT, 03 JANUARI 2020 , 15:53:00