Pengelolaan Ambaradul dan Marak Korupsi, PDAM Makassar Butuh Direktur yang Berani Bersih-Bersih

Nusantara  SABTU, 25 JANUARI 2020 , 17:20:00 WIB | LAPORAN: ARI RAHMAN

Pengelolaan Ambaradul dan Marak Korupsi, PDAM Makassar Butuh Direktur yang Berani Bersih-Bersih

Kantor PDAM Kota Makassar/ist

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar memerlukan direktur yang berani bersih-bersih. Pasalnya, perushaan air minum tersebut perlu pembenahan total dari pengelolaan yang amburadul dan maraknya korupsi.

Menurut Ketua Koordintor Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN AI), Syarizal  mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membenahi PDAM Kota Makassar. Pasalnya, Pemkot Makassar tengah memproses pengisian direksi PDAM melalui lelang.
 
Sejauh ini, sebanyak 16 peserta lelang direksi PDAM Kota Makassar periode 2020-2025 telah  dinyatakan lolos verifikasi faktual. Mereka memperebutkan empat posisi direksi yakni direktur utama, direktur umum, direktur teknik, dan direktur keuangan.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 003/PANSEL/PERUMDA AIR MINUM.KM/I/2020 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Tim Seleksi, Abdul Hayat Gani, peserta yang lolos seleksi yakni Asdar Ali, Ayyub Absro, A Mattalatta, Andi Askandar.

Selanjutnya, Andi Nurjaya, Andi Bayuni Marzuki, Basri Tompo, H Sulprian, Hamzah Ahmad, H Imran Rosadi Adnan, Irawan Abadi, Irfan Ali, M Idris Tahir, Lukman Hakim, Tiro Panaroan, dan Yasir.

"Diharapkan, Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk Pemkot Makassar untuk memilih Direksi PDAM Kota Makassar Periode 2020-2025 bisa lebih selektif, dan mampu memilih Direksi yang berani melakukan bersih-bersih di internal PDAM Kota Makassar," kata dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (25/1).

Sementara itu, Plt Dirut PDAM Kota Makassar Hamzah Ahmad saat dikonfirmasi tidak menampik mengenai maraknya korupsi dan buruknya pengelolaan yang dilakukan oleh direksi sebelumnya. Bahkan sejumlah pelakunya sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan ada yang telah divonis hakim terkait kasus korupsi di PDAM tersebut.

"Ya, sudah ada yang divonis dan sebagian sedang ditangani pihak kejaksaan," ujar Hamzah Ahmad yang dilantik sebagai Plt Dirut PDAM Kota Makassar tanggal 25 September 2019 untuk masa enam bulan atau sampai terpilih Dirut PDAM definitif ini.

Namun Hamzah Ahmad belum menjelaskan panjang lebar, terkait kasus yang dipimpinnya tersebut. Dia juga belum bersedia menjelaskan,  temuan BPK terkait pemeriksaan tahun 2017/2018 yang mengindikasikan maraknya korupsi di PDAM Makassar.

"Tunggu saja. Dalam waktu dekat saya akan beberkan semuanya. Saya memang ingin 'bersih-bersih' di PDAM," janji Hamzah Ahmad.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s/d 30 September) Pada Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan air minum tersebut amburadul.
 
Dalam laporan BPK tersebut disebutkan bahwa tingkat kebocoran air PDAM Kota Makassar yang dikelola oleh Direksi PDAM periode 2015-2019, masih sangat tinggi. Kebocoran air ini mengurangi jumlah pendapatan PDAM tahun berjalan yang berdampak pada berkurangnya perhitungan laba bersih dan berpengaruh pada bagian deviden PDAM dari tahun 2015-2016 dan 2017 kepada kota Makassar sebesar Rp 270.618.819.805,02.

BPK dalam rekomendasinya telah memerintahkan Walikota Makassar untuk melakukan audit kepada PDAM Kota Makassar mengenai kebocoran air yang jauh dari ambang batas yang diperbolehkan.
 
Tak hanya itu, Lanjutnya, BPK dalam laporan pemeriksaannya, juga memberikan beberapa rekomendasi yang lain kepada Walikota Makassar, yaitu:

a. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar menyetorkan kekurangan dividen tahun 2016 sebesar Rp 20.192.635.619,5 ke kas daerah.

b. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar mengembalikan kelebihan pembayaran tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp 8.318.213.130,70 ke kas PDAM Kota Makassar.

c. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar Untuk menghentikan penggunaan kas perusahaan untuk biaya pensiun direksi pejabat dan pegawai yang melebihi ketentuan.

d. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp 23.130.154.499,13 ke kas PDAM Kota Makassar.

Yang memprihatinkan, kini muncul pula kasus pidana terkait dugaan korupsi penggelapan dan penjualan material PDAM Kota Makassar tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.798.598.691.
 
Saat ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar sudah menetapkan mantan karyawan PDAM Kota Makassar, Anzar Arifin (AA), sebagai tersangka. Tersangka merupakan mantan penanggungjawab gudang Panaikang di PDAM Kota Makassar. Penetapan AA sebagai tersangka sejak 11 November 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nurni Farahyanti, membenarkan kasus ini. "Dalam penyidikan kasus ini, kita telah menetapkan tersangka dengan inisial AA," ungkapnya kepada media.
 
Salah satu pejabat PDAM yang juga akan diperiksa pihak kejaksaan dalam kasus tersebut adalah Ayyub Absro, yang saat kasus itu terjadi merupakan Kepala Seksi Inventarisasi Asset dan Pergudangan PDAM Kota Makassar.

Ayyub Absro yang tercatat sebagai salah satu calon direksi yang ikut lelang Direksi PDAM Kota Makasar periode 2020-2025. Ia diduga mengetahui kasus yang kini tengah disidik Kejari Kota Makassar tersebut. [rah]
 

Komentar Pembaca
Negatif Corona, WNI Crew Kapal Diamond Princes Minta Dievakuasi
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 13:55:07

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 11:44:12

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

Anies Datangi Korban Banjir Di Kalideres

KAMIS, 02 JANUARI 2020 , 13:06:00

Rezeki Banjir

Rezeki Banjir

KAMIS, 02 JANUARI 2020 , 18:37:00

Makan Bersama Pengungsi

Makan Bersama Pengungsi

JUM'AT, 03 JANUARI 2020 , 15:53:00