Berdekatan Dengan PON, M.Rifai Darus Usul 11 Pilkada Di Papua Ditunda

Politik  RABU, 05 FEBRUARI 2020 , 15:49:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Berdekatan Dengan PON, M.Rifai Darus Usul 11 Pilkada Di Papua Ditunda

PON Papua 2020/Net

Pesta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 akan digelar di Papua. Di tahun yang sama rencananya akan ada perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten wilayah Papua.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR) Muhammad Rifai Darus, mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan 11 Pilkada di Papua. Alasannya, PON ke XX akan digelar pada 20 Oktober 2020 sebulan setelah jadwal Pilkada Serentak.

"Agenda PON XX dan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten di wilayah Papua, tentu membutuhkan atensi dan energi yang tidak kecil. Realitas itu, tentu membuat situasi tidak nyaman dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan tersebut bila dilangsungkan dalam waktu terlalu dekat," demikian kata M. Rifai Darus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/2).

MRD -sapaan akrabnya- menjelaskan, alasan lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menunda Pilkada adalah potensi kerawanan wilayah di Papua.

"Dari sejumlah data dan analisa otoritas keamanan, wilayah Nabire (80,37) dan Keerom (78,52) menempati peringkat ke 1 dan ke 3 yang memiliki indeks potensi kerawanan tertinggi saat Pilkada Serentak," papar MRD.

Selain, itu, MRD menyebutkan, perhelatan PON di Papua adalah yang perdana. Kata mantan Ketum DPP KNPI itu, Papua membutuhkan atensi lebih lanjut dalam dan kesempatan sebagai tuan rumah belum tentu terulang lagi.

"Dengan kata lain, sukses tidaknya agenda PON XX di Papua, merupakan harga diri masyarakat dan Pemerintah Papua. Dalam even olahraga nasional itu sedikitnya 12.200 atlet dan ofisial akan datang ke Papua," demikian keterangan MRD.

Pemuda asal Papua itu berharap, agenda PON XX di bumi Cendrawasih itu akan memberi efek positif terhadap perekonomian di Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana olahraga, kuliner, produk kerajinan, dan transaksi perdagangan lainnya.

"Pertimbangan ini tidak ada maksud untuk mengganggu proses politik. Kita hanya ingin energi yang kita keluarkan tidak bercabang," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca
Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

RABU, 04 MARET 2020 , 10:02:00