KNPI Protes Harga Air Bersih Di Kepulauan Seribu Mahal

Kepulauan Seribu  RABU, 12 FEBRUARI 2020 , 19:37:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

KNPI Protes Harga Air Bersih Di  Kepulauan Seribu Mahal

Pengolahan air bersih di Kepulauan Seribu/Net

Pemprov DKI Jakarta dianggal berbisnis air bersih di Kepulauan Seribu. Pasalnya, dengan besaran tarif air bersih di sana hampir 10 kali lipat dibanding harga air di daratan Jakarta.

Kondisi ini tentu sangat membebani biaya hidup masyarakat Kepulauan Seribu yang masih banyak berkategori ekonomi menengah bawah.

Karenanya, KepulauanSeribu meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan peninjauan ulang terhadap besaran tarif harga air SWRO yang termaktub pada golongan V/khusus Pergub Nomor 34 tahun 2018.

KNPI menilai besaran harga tarif Rp 32 ribu per meter kubik tidak relevan diterapkan untuk besaran harga air bersih di Kepulauan Seribu.

Padahal sudah jelas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin warganya bahagia, termasuk yang mendiami 11 pulau permukiman.

Sangat tidak relevan dengan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Kepulauan Seribu. Kita ingin dan minta Pemprov DKI meninjau ulang Pergub yang mengatur soal itu,” kata Ketua KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi kepada wartawan, Rabu (12/2).

Menurut Lukman, tarif harga air yang terbilang mahal terbukti menjadi pangkal sebagian warga Pulau Untung Jawa enggan berlangganan, dan bahkan secara sepihak memutus sambungan pipanisasi air bersih.

Case-nya sudah ada, semestinya itu menjadi dasar kajian untuk meninjau kembali payung hukum yang menjadi dasar pengaturan tarif harga,” ujar Lukman.

Sebagai wadah organisasi sosial masyarakat, kata Lukman, KNPI perlu mengambil sikap untuk menjadi penyambung aspirasi terkait kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

Bahkan, tambahnya, permasalah tarif harga air bersih di Kepulauan Seribu menjadi materi utama yang akan didorong dalam konsolidasi KNPI tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Kami akan mengambil sejumlah langkah agar Pemprov mau mendengar permasalahan ini. Bila tidak ada respon, KNPI mungkin akan meminta saran dan arahan dari DPRD DKI Jakarta,” tegas Lukman.

Di sisi lain, ketidaksetujuan KNPI dengan dengan besaran tarif air bersih inipun dilandasi dengan kesan diskriminatif terhadap masyarakat Jakarta yang tinggal di kepulauan dengan yang tinggal di daratan.

Sudah jelas jenjang pembedaan masyarakat sangat kentara, ini sangat diskriminatif. Bila jarak perbedaan dua atau tiga kali lipat mungkin masih bisa toleri. Ini hampir 10 kali lipat,” tutur Lukman.

Mengenai biaya maintenance fasilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) SWRO yang membutuhkan biaya tinggi sebagai dasar tingginya tarif air, Lukman meyakini hal tersebut tidak tepat.

Karena, menurut dia, sebagai fasilitas yang dibangun oleh negara sudah pasti bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelayanan sosial kemasyarakatan bukan malah sebaliknya memberatkan beban hidup masyarakat.

Intinya, kita ingin permasalahan ini menjadi perhatian pengambil kebijakan, kita semua tahu slogan Gubernur untuk membahagiakan warga bukan malah sebaliknya,” pungkas Lukman.[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 , 09:21:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00