Demokrat Sarankan Anies Kaji Ulang Balap Formula E Rp 1,6 Triliun

Hukum  KAMIS, 13 FEBRUARI 2020 , 06:54:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Demokrat Sarankan Anies Kaji Ulang Balap Formula E Rp 1,6 Triliun

Formula E 2020 di Jakarta/

Penyelenggaraan event Formula E masih muncul polemik di tingkat DKI Jakarta. Meski sudah mendapat izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), tapi masih saja ada penolakan dari DPRD ibu kota.

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta mengharapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji ulang balapan yang digelar pada 6 Juni 2020 itu.

Juru Bicara DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Anis Fauzan mengatakan, saat ini sebetulnya masih banyak kebutuhan mendesak lainnya yang harus diutamakan oleh Pemprov DKI Jakarta demi kemaslahatan rakyat.

Baginya, anggaran yang dihabiskan akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk penanganan banjir, normalisasi sungai, dan kebutuhan warga miskin seperti program kesehatan serta pendidikan.

Daripada untuk Formula E yang memboroskan anggaran, lebih baik uang dipakai untuk hal-hal semacam itu," kata Anis melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Kamis (13/2).

Menurut Anis, soal permintaan Anies Baswedan untuk mengkaji ulang Formula E juga masuk dalam rekomendasi Rapat Kerja DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang digelar akhir Januari lalu di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.

Kata Anis, desakan mengkaji ulang Formula E bukan tanpa alasan. Pasalnya banyak juga warga yang tidak setuju dengan rencana gelaran Formula E.

"Coba perhatikan kanal media sosial, seperti Twitter dan Facebook. Banyak sekali orang yang menentang rencana gelaran balap ini. Bahkan sebagian mengatakan ini adalah pemborosan," ujar Anis.

Anis menambahkan, hal lain yang harus dilakukan Pemprov DKI adalah mempersiapkan jika Jakarta tidak lagi jadi Ibukota negara.

"Saya kira ini jauh lebih bermanfaat daripada ngotot menyelenggarakan balap Formula E," ungkap Anis.

Diketahui, saat ini Pemerintah Pusat sedang menggenjot rencana pemindahan ibukota. Dari 50 RUU prioritas yang akan dibahas oleh Badan legislasi DPR RI, salah satunya adalah RUU Pemindahan Ibukota.

"RUU Pemindahan Ibukota ditargetkan selesai tahun ini. Artinya cepat atau lambat Jakarta tidak akan menjadi ibukota lagi. Lantas mau ngapain jika sudah tak jadi ibukota? Mau jadi kota wisata, pusat bisnis atau mau jadi kota seni seperti Hollywod, Itu perlu dipikirkan dan dipersiapkan dari sekarang," pungkas Anis[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 , 09:21:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00