Pemerintah Harus Waspadai Balas Dendam Anggota ISIS Eks WNI

Polhukam  KAMIS, 13 FEBRUARI 2020 , 10:32:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Harus Waspadai Balas Dendam Anggota ISIS Eks WNI

Simpatisan ISIS/Net

Pemerintah dipastikan tidak akan memulangkan simpatisan ISIS ke Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan secara tegas memberi predikat kepada mereka sebagai anggota ISIS eks Warga Negara Indonesia (WNI).

Tercatat ada 689 orang anggota ISIS dari Indonesia yang berada di pengungsian dan tahanan di sekitar Suriah dan Turki.

Pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta mengatakan, meskipun pemerintah sudah memutuskan bahwa anggota ISIS eks WNI tidak akan dipulangkan dengan pertimbangan keamanan, namun demikian data detail dari 689 orang tersebut harus dimiliki oleh pemerintah.

Implikasi dari menolak anggota ISIS eks WNI tersebut pulang ke Indonesia salah satunya adalah mereka akan menjadi urusan pihak lain termasuk pihak internasional.

"Jika sudah menjadi urusan internasional maka asal negara dari anggota ISIS eks WNI tersebut pasti akan dilibatkan dalam penanganan dan pengawasan," ujar Stanislaus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/2).

Jika tidak bisa kembali menjadi WNI, maka anggota ISIS eks WNI ini tidak mempunyai kewarganegaraan. Status ini sangat rentan, walaupun itu merupakan konsekuensi pilihan mereka karena telah meninggalkan Tanah Air dan bergabung dengan ISIS.

"Mereka tetap harus diwaspadai karena bisa saja secara ilegal masuk ke Indonesia," imbau Stanislaus.

Untuk menghindari ancaman tersebut maka pemerintah tetap harus memantau anggota ISIS eks WNI tersebut.

Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi ini untuk mengganggu stabilitas keamanan, dengan mengirim anggota ISIS eks WNI ke Indonesia dengan tujuan tertentu namun berujung pada mengirim sumber ancaman ke Indonesia.

Selain itu, potensi adanya aksi balas dendam yang dilakukan oleh kelompok radikal sangat mungkin terjadi.

Kelompok radikal tersebut kemungkinan akan sakit hati dan kecewa kepada pemerintah karena teman, keluarga atau bagian dari kelompoknya yang Timur Tengah tidak difasilitasi untuk kembali ke Indonesia.

Ketegasan pemerintah untuk menolak kembalinya anggota ISIS eks WNI diharapkan menjadi peringatan bagi kelompok radikal, bahwa pemerintah Indonesia mempunyai sikap tegas.

"Tentu saja pertentangan akan terjadi termasuk jika dihadapkan perspektif kemanusiaan dan HAM," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00