Kuasa Hukum Minta Empat Terdakwa Judi Online Dibebaskan

Hukum  KAMIS, 13 FEBRUARI 2020 , 22:26:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kuasa Hukum Minta Empat Terdakwa Judi Online Dibebaskan

Sidang lanjutan judi online/Ist

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang judi online dengan agenda pembacaan pledoi.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Taufan Mandala, hakim anggota Budiarto dan Agus Darwanta serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Frederik Adhar.

Kuasa hukum empat terdakwa judi online, Tandry Laksana Darisman dan Alvin Lim secara bergantian membacakan pledoi.

Alvin Lim mengatakan bahwa surat tuntutan JPU terhadap empat terdakwa, Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Pipingan Tjok, dan Aditya Wijaya, cacat hukum dan melawan hukum karena memuat keterangan palsu.

Alvin juga menilai tuntutan JPU terhadap empat terdakwa masing-masing empat tahun serta denda Rp4 miliar tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Makhamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.

"Perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti yaitu menjual rekening bank, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana pasal 191 ayat 2 KUHAP," kata Alvin lagi.

Secara tegas Alvin minta agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan bebas dibacakan.

Ia juga mengaku heran dengan mudahnya oknum penyidik menambahkan pasal TPPU sehingga dapat menambah masa tahanan selama 60 hari karena ancaman pidana diatas sembilan tahun sesuai pasal 29 ayat 1 dan 2 KUHAP.

"Padahal dalam materi penyidikan tidak ada saksi maupun barang bukti yang mendukung terjadinya TPPU. Mirisnya lagi, kebanyakan oknum aparat bahkan tidak tahu teknis dan unsur-unsur TPPU sebagaimana tertera dalam UU No 8 Tahun 2010 seperti meminta laporan PPATK dan menelusuri dan membuktikan uang hasil kejahatan dan menyita aset harta kekayaan," terang Alvin.

"Kami mohon agar yang mulia majelis hakim, sebagai wakil Tuhan punya hati nurani dan dengan tegas menegakkan keadilan dan tidak membiarkan penegakkan hukum dilakukan dengan cara melawan hukum karena Republik Indonesia adalah Rechsstaat” atau negara hukum dan apa yang kita lakukan di persidangan ini bukan hanya mengikat di dunia tetapi harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kepada Tuhan Yang Maha Esa," tegas Alvin.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin ( 17/2) dengan agenda replik.[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 , 09:21:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00