Omnibus Law Ciptaker Ancam Kebebasan Pers

Polhukam  SELASA, 18 FEBRUARI 2020 , 20:52:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Omnibus Law Ciptaker Ancam Kebebasan Pers

Konferensi pers AJI, IJTI, PWI dan LBH Pers di Gedung Dewan Pers/RMOL

Pemerintah telah mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) ke DPR. Draft RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampingkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini.

Selain mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana, serta sanksi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Terkait hal ini, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers M. Agung Dharmajaya meminta komunitas wartawan dilibatkan.

"Kami dari komunitas pers meminta untuk dilibatkan. Karena sekali lagi seperti bunyinya UU Pers, kalau sampai tidak melibatkan komunitas pers saya rasa ini aneh," ungkap Agung di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Agung menegaskan Dewan Pers sepakat terkait penyederhanaan regulasi, namun karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan akhirnya menimbulkan asumsi yang beragam.

Salah satu subtansi kemerdekaan pers adalah rezim self regulation. Pers diberi kewenangan merumuskan aturan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Menurut Agung, karena Itulah mengapa ketentuan-ketentuan dalam UU 40/1999 tidak diturunkan dalam bentuk PP yang notabene merupakan produk pemerintah, tetapi dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers adalah peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi pers dan masyarakat atas fasilitasi dan atau diinisiasi Dewan Pers.

Pembuatan peraturan dilakukan melalui serangkaian FGD dan diskusi.Setelah mengkristal baru dibawa ke Rapat Pleno Dewan Pers untuk disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers.

RUU Ciptaker yang antara lain mengubah pasal 18 UU Pers, kesannya atau awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketaatan perusahaan pers terhadap ketentuan administratif.

Namun, ketika RUU itu membuka pintu pada pemerintah untuk mengatur melalui PP maka ini bermakna bahwa pemerintah berusaha mencabut rezim self regulation.

"Ketika pemerintah bisa mengatur pers melalui PP maka selesai sudah kemerdekaan pers," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00