Demokrat DKI: Pemindahan Ibukota Prematur

Nasional  RABU, 26 FEBRUARI 2020 , 08:11:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Demokrat DKI: Pemindahan Ibukota Prematur

Santoso/RMOL

Pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024.

Soal pemindahan ibukota sendiri sudah lama didiskusikan, sejak pemerintahan Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dipilih Presiden Jokowi sebagai lokasi dimana ibu kota negara kelak berdiri.

Jokowi mengungkapkan sederet alasan pemindahan ibukota. Antara lain jumlah penduduk yang terus bertambah, kemacetan lalu lintas yang sulit diurai meski berbagi macam pembangunan infrastruktur seperti underpass, fly over, jalan layang non tol yang diklaim bias menjawab masalahakut kemacetan terus dikerjakan, dan masalah banjir yang terus menghantui warga Jakarta.

Ditambah beratnya beban Jakarta sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi dan politik tanah air, maka semakin lengkap alasan Presiden Jokowi untuk bersegera memindahkan Ibu kota negara.

"Jika melihat sepak terjang Presiden Jokowi selama periode pertama memimpin pemerintahan, kepindahan ibukota negara terkesan dipaksakan dan terlalu cepat. Malahan menurut pandangan banyak orang, akan menjadi niscaya dan menjadi kenyataan," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso saat menjadi keynote speech diskusi publik bertajuk "Nasib Jakarta, Pasca Ibu Kota Pindah? Bagaimana Perspektif Jakarta Setelah Tidak Jadi Ibu Kota Negara? di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Bukti yang paling mendekati adalah akan segera lahirnya UU Ibukota negara yang baru, karena RUU Pemindahan Ibu Kota Negara masuk dalam prolegnas 2020 dan dijadwalkan selesai dibahas pertengahan tahun ini.

"Rencana Presiden Jokowi memindahkan ibukota negara disambut gembira masyarakat Kalimantan Timur namun ditolak hampir seluruh masyarakat Jakarta," ujar Anggota Komisi III DPR ini.

"Ini bukan data kaleng-kaleng, tapi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Kedai Kopi yang ingin merekam pendapat publik dan mengetahui respon publik," sambungnya.

Survei yang mengambil 1.200 responden tatap muka di 34 provinsi dengan metode multi stage random sampling dengan margin of error +/- 2,38 persen, sebanyak 39,8 persen responden menyatakan tidak setuju ibukota negara pindah. 24,6 persen responden memilih tidak beropini.

Artinya ada 35,6 persen responden yang setuju pemindahan ibukota negara. Fakta menariknya dari seluruh responden yang berasal Jakarta, 95,7 persen menyatakan tidak setuju ibukota negara pindah.

Sebaliknya, dari seluruh responden di Kalimantan ada 48,1 persen yang menyatakan setuju ibukota dipindah dari Jakarta.

Fakta menarik, Jakarta sebagai ibukota negara diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 UU tersebut menyebutkan, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sementara Pasal 4 berbunyi, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.”

Pada bagian yang mengatur soal pemerintahan, UU No 29 Tahun 2007 menyatakan pada Bab VII Bentuk dan Susunan Pemerintahan, Pasal 10 berbunyi,” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Pasal 19 ayat (2) berbunyi, ”Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.” Ayat (3) berbunyi, Walikota/bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.” Ayat (4) menyatakan, ”Walikota/bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.”

"Lantas bagaimana nasib Jakarta setelah tidak menjadi ibukota negara dan kehilangan status daerah khusus ibukota," pungkas Santoso.[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 , 09:21:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00