Kasus Bakamla, Ahmad Sahroni Berpotensi Dipanggil KPK Lagi

Hukum  JUM'AT, 28 FEBRUARI 2020 , 21:19:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kasus Bakamla, Ahmad Sahroni Berpotensi Dipanggil KPK Lagi

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi/RMOL

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni berpotensi kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hubungan bisnisnya dengan PT Merial Esa (ME) milik Fahmi Darmawansyah.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis kemarin (27/2).

"Saksi Ahmad Sahroni diperiksa penyidik KPK dalam rangka pengetahuan dari saksi terkait hubungan bisnisnya dengan PT ME milik Fahmi Darmawansyah. Keterangan saksi secara lengkap bisa kita dengar di persidangan," kata Ali.

Namun, soal kewenangan pemanggilan saksi, kata Ali, merupakan keputusan penyidik.

Ya itu (Sahroni) sudah diperiksa. Tunggu penyidik,” kata Ali.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat lalu (21/2), politikus Nasdem itu mengatakan jika penyidik merasa bingung menanyakan soal kasus suap Bakamla kepadanya.

Bahkan, Sahroni menyebut, penyidik baru mengetahui bahwa dia merupakan anggota DPR RI.

Sahroni menegaskan, dirinya sama sekali tidak mengetahui kasus dugaan suap Bakamla.

Pemeriksaan terhadap Sahroni berkaitan dengan PT Merial Esa, korporasi yang dijerat KPK sebagai tersangka.

PT ME diketahui milik Fahmi Darmawansyah, yang telah divonis bersalah dalam kasus ini.

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.

Dalam perkara ini, Komisaris PT ME, Erwin Sya’af Arief yang sudah ditetapkan tersangka diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.

Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total commitment fee dalam proyek ini sebesar 7 persen, dimana 1 persennya diperuntukkan Fayakhun Andriadi.

Sebagai realisasi commitment fee, Direktur PT ME, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok.

Atas perbuatannya, PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 , 09:21:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00