Kata Fahri, Pangkal Dari Masalah BPJS Disebabkan KPK

Kata Fahri, Pangkal Dari Masalah BPJS Disebabkan KPK

PolitikKamis, 07 November 2019 , 09:35:00

Muara dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja secara liar tanpa pengawasan. ...
BPJS Dan Tarif Listrik Naik, Ini Pengisapan!

BPJS Dan Tarif Listrik Naik, Ini Pengisapan!

NasionalMinggu, 03 November 2019 , 06:26:00

Kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo di periode kedua ini tampaknya akan menjadi catatan penting bagi masyarakat. Meski memiliki kedudukan ...
IDI: Kenaikan Iuran BPJS Tidak Serta-merta Perbaiki Kualitas Pelayanan
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terus menjadi polemik di tengah masyarakat. PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai kenaikan iuaran tidak akan berdampa ...
Kenaikan Premi BPJS Kelas 3 Bikin Rakyat Kecil Kurangi Pembelian Beras
Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) mengecam keputusan Pemerintahan Joko Widodo yang ikut menaikkan premi BPJS Kesehatan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.500. Kenaikan premi BPJS Kesehatan tersebut dinilai akan makin memberatkan beb ... Baca Selengkapnya
Soal Ancaman BPJS  Kesehatan, Ombudsman: Ini Maladministrasi Serius
Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa 50 persen Peserta Bukan Penerima Upah ( PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan menunggak. Terkait hal tersebut, Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan, ada faktor-faktor yang memungkinkan itu ... Baca Selengkapnya
Ancam Penunggak Iuran Dianggap Tidak Elegan

Ancam Penunggak Iuran Dianggap Tidak Elegan

Jum'at, 11 Oktober 2019 , 12:57:00

Metode ancam mengancam bukanlah sesuatu yang elegan. Semestinya Pemerintah mempunyai langkah-langkah yang lebih persuasif untuk meyakinkan publik ada kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian disampaikan Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indones ... Baca Selengkapnya
Nunggak Iuran BPJS Tak Bisa Urus SIM, Pakar Hukum: Jangan Sewenang-wenang
Rencana pemerintah yang mengancam penunggak iuran BPJS Kesehatan tak bisa mengakses pelayanan publik, mendapat kritikan dari banyak pihak. Seperti disuarakan Pakar Hukum Firman Wijaya. Ia mengingatkan bila membuat suatu kebijakan haruslah berkesin ... Baca Selengkapnya
Jahatnya  Negara Jika Layanan Publik Tak Bisa Diakses Karena Nunggak BPJS
Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi menyayangkan rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi kepada penunggak iuran BPJS dengan tidak bisa mengakses pelayanan publik. "Keterlaluan n ... Baca Selengkapnya
Rekan Indonesia: BPJS Jadi Alat Represif Pemerintah Kepada Rakyat
BPJS saat ini bukan lagi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melainkan sudah menjadi alat represif pemerintah kepada rakyat Indonesia. Demikian dikatakan Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho melalui keterangan tertulis ... Baca Selengkapnya
Iuran Baru BPJS Bakal Bebani Tukang Ojek, Supir Angkot, Dan PKL
Rencana pemerintah menaikkan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan terus menuai penolakan. Rencanannya, pada tahun 2020 mendatang iuran peserta bakal naik dua kali lipat. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat dengan ... Baca Selengkapnya
Harusnya BPJS Kesehatan Digratiskan

Harusnya BPJS Kesehatan Digratiskan

Rabu, 09 Oktober 2019 , 12:29:00

Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, rencana pemerintah yang mengancam memberikan sanksi kepada penunggak iuran BPJS Kesehatan merupakan sesuatu yang tidak adil. "Harus ... Baca Selengkapnya
Politisi Demokrat Ini Dukung Sanksi Penunggak BPJS

Politisi Demokrat Ini Dukung Sanksi Penunggak BPJS

Rabu, 09 Oktober 2019 , 11:58:00

Pemerintah sedang menggodok Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menetapkan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti SIM, paspor, dan layanan administratif lainnya. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demok ... Baca Selengkapnya
Usulkan Sanksi Pelayanan Publik, Pengamat: Dirut BPJS Aneh!
Sebentar lagi ada ancaman sanksi yang akan diterima para penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Nantinya sanksi tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres). Dalam Inpres tersebut akan diatur bagaimana penungga ... Baca Selengkapnya
Peserta BPJS Mandiri Jangan Dijadikan Kambing Hitam

Peserta BPJS Mandiri Jangan Dijadikan Kambing Hitam

Selasa, 08 Oktober 2019 , 20:04:00

Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menimbulkan polemik di tengah publik. Polemik tersebut muncul setelah Dirut BPJS Fachmi Idris menyatakan bahwa akan disiapkan Inpres terkait penerapan sanksi bagi penungga ... Baca Selengkapnya
Ketimbang Urusi Mobil Mewah, Jokowi Mendingan Berhentikan Menteri Yang Naikan BPJS
Setelah merencanakan menaikan iuran BPJS Kesehatan dan tarif dasar listrik (TDL), Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan dengan wacana pemberian fasilitas kendaraan baru kepada menteri Kabinet Kerja jilid II. Sebagian publik menilai permasa ... Baca Selengkapnya
BPJS Dan Listrik Akan Naik, Andre Rosiade Pertanyakan Janji Kampanye Jokowi
Setelah rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada awal tahun nanti, berhembus kabar yang kurang sedap tentang rencana subsidi listrik pelanggan golongan 900 VA juga turut dicabut oleh pemerintah. Wasekjen DPP ... Baca Selengkapnya
Iuran BPJS Naik, Fahira: Pemerintah Lempar Tanggung Jawab

Iuran BPJS Naik, Fahira: Pemerintah Lempar Tanggung Jawab

Kamis, 05 September 2019 , 10:53:00

Rencana menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandakan pemerintah memang tidak mempunyai konsep dan terobosan. Demikian disampaikan Anggota DPD RI, Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/9). "Mena ... Baca Selengkapnya
Setelah BPJS, Giliran Tarif Listrik Yang Akan Naik

Setelah BPJS, Giliran Tarif Listrik Yang Akan Naik

Rabu, 04 September 2019 , 15:07:00

Setelah kenaikan BPJS Kesehatan, masyarakat Indonesia harus kembali dihadapkan dengan kabar tak mengenakkan. Hal ini berkaitan dengan pencabutan subsidi tarif listrik bagi pelanggan listrik rumah tangga mampu 900 VA. Dalam rapat kerja antara DPR d ... Baca Selengkapnya
Mardani: Tutup Kerugian BPJS Kesehatan Pakai Dana Ibukota Baru
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibukota yang menghabiskan dana hingga Rp 500 triliun. PKS menyarankan lebih baik dana itu digunakan untuk kebutuhan lain yang mendesak, sal ... Baca Selengkapnya
Warga Jakarta Diimbau Tak Cemaskan Wacana Kenaikan Iuran BPJS
Defisit anggaran membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menempuh solusi paling gampang, yakni menaikan iuran kepada pesertanya. Wacana menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat dinilai publik terlalu berat ... Baca Selengkapnya