Erp
Terbitkan Perppu Ormas, Pemerintah Seakan Tak Percaya Pengadilan
RMOL. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), seakan menunjukan ...
Pemerintah Telah Berlaku Otoriter

Pemerintah Telah Berlaku Otoriter

PolitikSabtu, 15 Juli 2017 , 13:07:00

RMOL. Pemerintah telah berlaku otoriter dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan ...
Fadli Zon Sebut Perppu Ormas Cacat Hukum

Fadli Zon Sebut Perppu Ormas Cacat Hukum

PolitikSabtu, 15 Juli 2017 , 11:35:00

RMOL. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaraka ...
Komnas HAM Tolak Perppu Ormas

Komnas HAM Tolak Perppu Ormas

Jum'at, 14 Juli 2017 , 20:20:00

RMOL. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengaku dirinya tidak setuju pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Orma ... Baca Selengkapnya
Sekjen Peradi Sebut Perppu Ormas Alat Tepat Untuk Bubarkan FPI
RMOL. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah alat yang tepat untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI).Begitu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Advokat Indonesia (Pe ... Baca Selengkapnya
Banser Anggap Perppu Ormas Langkah Konkret Jaga Pancasila Dari Ancaman HTI
RMOL. Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).Perppu ini diterbitkan untuk mengatasi kebuntuan hukum mengenai mekanisme pembubaran ormas atau pencabuta ... Baca Selengkapnya
Presidium Alumni 212 Nyatakan Perang Pada Perppu Ormas
RMOL. Presidium Alumni 212 menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang perubahan UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).Karenanya, Presidium Alumni 2 ... Baca Selengkapnya
Perppu 2/2017 Lebih Kejam Dari Penjajahan Belanda, Orla dan Orba
MASIH banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perppu ini adalah Perppu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.Padahal Perppu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perppu te ... Baca Selengkapnya
Petrus Nilai Kehadiran Perppu Ormas Anti Pancasila Sudah Tepat
RMOL. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah baik bagi perkembangan Ormas di Indonesia.Begitu disampaika ... Baca Selengkapnya
Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila Demi Bangsa dan Negara
RMOL. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mendukung penuh langkah Presiden Jokowi menerbitkan Perppu pembubaran Ormas anti Pancasila."Kita dukung penuh langkah pemerintah ini. Saya bisa pastikan dengan adanya Perppu ini ... Baca Selengkapnya
Dukung Perppu Pembubaran Ormas, Sukmawati Temui Said Aqil
RMOL. Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj, di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (13/7). Kedatangan Sukmawati adalah dalam rangka sila ... Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Dianggap Ancaman Kebebasan Berserikat
RMOL. Pemerintah telah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah untuk membubarkan organisas ... Baca Selengkapnya
Pemerintah Harus Gandeng <i>Civil Society</i> Sikat Gerakan Radikal dan Terorisme
RMOL. Pemerintah diminta melibatkan peran civil society guna menangkal gerakan radikal dan terorime.Demikian disampaikan Heru Budi Wasesa, pemerhati pertahanan dan keamanan nasional jebolan Universitas Pertahanan Nasional (UPN), dalam seminar bertara ... Baca Selengkapnya
MUI Minta Pemerintah Gunakan Perppu Ormas dengan Bijak
RMOL. Wakil Ketua Umun Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, pihaknya dapat memahami urgensi diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Karena UU yang mengatur tentang hal ters ... Baca Selengkapnya
DPR Sebut Perppu Ormas Nasibnya Masih Koma

DPR Sebut Perppu Ormas Nasibnya Masih Koma

Kamis, 13 Juli 2017 , 11:51:00

RMOL. Meski pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun belum final. Sebab Perppu tersebut masih harus melewati tahapan yang ada di DPR.Begitu ... Baca Selengkapnya
Proyek Underpass Kuningan Dimulai, Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan
RMOL. Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Mampang Prapatan-Kuningan, Jakarta Selatan, menyusul dimulainya pembangunan underpass di kawasan itu.Kepala Dishubtrans DKI Jakarta ... Baca Selengkapnya
Beli Merpati, Anies: Ini Akan Saya Lepas Besok

Beli Merpati, Anies: Ini Akan Saya Lepas Besok

Selasa, 14 Februari 2017 , 18:35:00

RMOL. Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengisi masa tenang kampanye dengan berkunjung ke Pasar Burung Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Selasa, 14/2). Anies membeli empat burung merpati di salah satu kios milik Fathkul Huda (26)."Keb ... Baca Selengkapnya
Minggu Depan, Pemprov DKI Tandatangani Revisi Pergub ERP

Minggu Depan, Pemprov DKI Tandatangani Revisi Pergub ERP

Selasa, 07 Februari 2017 , 01:30:00

RMOL. Revisi Pergub soal Electronic Road Pricing (ERP) sudah masuk tahap finalisasi. Kadishub DKI Andri Yansyah menyebut revisi Pergub sudah bisa ditandatangani pekan depan."Insya Allah sekarang sudah tahap finalisasi dan sekarang mungkin besok Jumat ... Baca Selengkapnya
Besok, Pemprov DKI Bakal Rapat Bahas Revisi Pergub ERP
RMOL. Pemprov DKI akan mengadakan rapat untuk membahas revisi Pergub mengenai Electronic Road Pricing (ERP), Kamis (26/1) besok. Plt Gubernur DKI Sumarsono mengatakan rapat itu masih untuk saling dengar pendapat dan masukan dari pihak-pihak terkait." ... Baca Selengkapnya
Antisipasi Keramaian Pergantian Tahun, Pemkot Jakut Dirikan 4 Posko Terpadu
RMOL. Guna mengantisipasi keramaian saat perayaan malam Tahun Baru 2017, sebanyak empat posko pengamanan terpadu didirikan di kawasan Jakarta Utara.Pendirian pos ini, selain mengantisipasi potensi kerawanan, juga berfungsi sebagai pusat pelayanan bag ... Baca Selengkapnya