Adi Gerindra - Selamat Anies Sandi
Golkar
Reklamasi Lanjut, Menteri Siti Ditekan?

Reklamasi Lanjut, Menteri Siti Ditekan?

PolitikKamis, 19 Oktober 2017 , 14:53:00

Pencabutan aturan penghentian sementara (moratorium) reklamasi teluk utara Jakarta menimbulkan tanya. Ditengarai Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Siti ...
Demokrat: Pergub Panduan Pulau G Tabrak UU dan Perpres

Demokrat: Pergub Panduan Pulau G Tabrak UU dan Perpres

PolitikKamis, 19 Oktober 2017 , 12:13:00

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang dit ...
Anies-Sandi Segera Bertemu Jokowi Bahas Reklamasi

Anies-Sandi Segera Bertemu Jokowi Bahas Reklamasi

PolitikRabu, 18 Oktober 2017 , 13:38:00

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam waktu dekat bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas sederet persoal ...
Datangi Balaikota, Massa Tolak Moratorium Reklamasi Dicabut
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Korban Reklamasi Jakarta (Akar) menggelar unjuk rasa di depan Balaikota,  Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10). Massa manuntut moratorium reklamasi teluk Jakarta tidak dicabut.Massa jug ... Baca Selengkapnya
Fraksi Demokrat Kecam Keras Pergub 137/2017 Panduan Rancang Kota Pulau G
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman memprotes keras terbitnya Pergub Nomor 137/2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta."Pergub itu seperti dipaksakan untuk memotong kewenangan yang ... Baca Selengkapnya
Pidana Reklamasi Masih Didalami Polisi

Pidana Reklamasi Masih Didalami Polisi

Kamis, 12 Oktober 2017 , 16:40:00

Tindak pidana dalam proyek reklamasi di pantai utara Jakarta masih didalami kepolisian. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan mengatakan, pihaknya masih terus menggali informasi tentang segala hal terkait reklamasi."Semuanya akan kami pela ... Baca Selengkapnya
Pencabutan Moratorium Reklamasi Tidak Mutlak

Pencabutan Moratorium Reklamasi Tidak Mutlak

Kamis, 12 Oktober 2017 , 11:28:00

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Luhut Binsar Pandjaitan tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, tidak mutlak.Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan me ... Baca Selengkapnya
Surat Djarot ke DPRD Ciderai Keadilan Nelayan

Surat Djarot ke DPRD Ciderai Keadilan Nelayan

Rabu, 11 Oktober 2017 , 10:34:00

Ketua Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata menegaskan, Surat Gubernur DKI No 2054/-1.794.2 tentang  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utar ... Baca Selengkapnya
Moratorium Reklamasi Dicabut, Anies: Program Kita Tidak Berubah
Pencabutan moratorium megaproyek reklamasi Teluk Jakarta oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sepertinya tidak akan berjalan mulus.Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengaku tidak ada kebijakan dan program kerja yang d ... Baca Selengkapnya
Moratorium Dicabut, DPRD Kembali Bahas 2 Raperda Reklamasi
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta memberi sinyal untuk melanjutkan pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta.Hal ini menyusul dicabutnya moratorium atau penghentian sementara oleh Menteri Koordinasi Bidang Kemarit ... Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terancam Kehilangan PAD Rp 3 Triliun dari Pulau D
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) di Pulau Reklamasi D senilai Rp 3,1 juta per meter tidak wajar.Amir beralasan, NJOP sebesar itu dinilai terlalu kecil dan ... Baca Selengkapnya
Relawan Jokowi Usul Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Publik
Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Syafti Hidayat alias Ucok mengusulkan proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang sudah jadi dimanfaatkan untuk kepentingan publik."Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi bisa dimanfaatka ... Baca Selengkapnya
Jelang Pelantikan, Sandiaga Enggan Bicara Reklamasi

Jelang Pelantikan, Sandiaga Enggan Bicara Reklamasi

Kamis, 21 September 2017 , 14:50:00

Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno mengatakan, empat minggu jelang Anies Baswedan dan dirinya resmi menjadi pemimpin ibukota, dirinya tak mau berkomentar banyak mengenai megaproyek reklamasi di teluk Jakarta.Dirinya, kata Sandiaga, in ... Baca Selengkapnya
Komite Selamatkan Teluk Jakarta Tuntut Pembubaran Kemenko Maritim
Sejumlah elemen yang tergabung dalam Komite Penyelamat Teluk Jakarta akan turun ke jalan. Demonstrasi di depan Istana Negara dan Gedung Kementerian Koordinator Maritim hari Rabu pagi (20/9) antara lain mengusung tuntutan; bubarkan Kemenko Maritim!"S ... Baca Selengkapnya
Soal Suap Reklamasi, Mana Janji KPK Ada Tersangka Baru?

Soal Suap Reklamasi, Mana Janji KPK Ada Tersangka Baru?

Selasa, 19 September 2017 , 09:06:00

Kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, kembali memanas. Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menetapkan tersangka baru dalam kas ... Baca Selengkapnya
DPRD Terus Soroti Penerbitan Sertifikat Pulau Reklamasi

DPRD Terus Soroti Penerbitan Sertifikat Pulau Reklamasi

Senin, 18 September 2017 , 15:46:00

Anggota DPRD DKI Jakarta terus mempertanyakan terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi seluas 3,12 juta meter persegi kepada PT Kapuk Naga Indah."Biar publik nggak bertanya-tanya harusnya diungkap," kata Sekretaris Komisi A DPRD ... Baca Selengkapnya
Djarot: Kami Tak Bertanggungjawab Kalau Pasal Kontribusi 15 Persen Hilang
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersikeras pasal kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang masuk dalam Raperda Reklamasi."Kalau sampai pasal itu dihilangkan, kami tidak bertanggungjawab," kata Djarot di Balaikota, Jalan Kebon Sirih, J ... Baca Selengkapnya
Menko Luhut Tantang Buktikan Suap 10 Triliun dari Pengembang Reklamasi
Beredar tuduhan ada pejabat pemerintah yang menerima triliunan rupiah dari pengembang untuk memperlancar proyek reklamasi di teluk utara Jakarta. Menko Maritim Luhut Panjaitan menantang tuduhan tersebut dibuktikan."Ada yang bilang terima 10 triliun, ... Baca Selengkapnya
Reklamasi Pulau C D Lanjut, Pulau G Tahap Finalisasi, Pemprov DKI Terima 77,8 Triliun
Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan proses reklamasi Pulau C dan D di teluk utara Jakarta. Pasalnya, 11 persyaratan yang diminta oleh Kementerian LHK telah terpenuhi.Demikian disampaikan Menko Maritim Luhut Pandjaitan kepada wartawan di ka ... Baca Selengkapnya
Nasib Raperda Reklamasi Masih Menggantung

Nasib Raperda Reklamasi Masih Menggantung

Selasa, 12 September 2017 , 13:42:00

Raperda yang dimaksud yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K)."Masih menggantung. Kami belum bisa lanjutkan pembahasan raperda reklamasi," kata Tauf ... Baca Selengkapnya
DPW PPP DKI JAKARTA