Penyerapan Rendah, DPRD: Ahok Layak Dapat Rapor Merah

Polhukam  SELASA, 21 APRIL 2015 , 08:55:00 WIB | LAPORAN:

Penyerapan Rendah, DPRD: Ahok Layak Dapat Rapor Merah

BASUKI TJAHAJA PURNAMA/IST

RMOL. DPRD DKI Jakarta memutuskan menggelar paripurna istimewa tentang pemaparan dewan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), esok (Rabu, 22/4).

Berdasarkan rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kemarin (Senin, 20/4), diputuskan ada 13 rekomendasi sementara terkait LKPJ tersebut. Beberapa hal yang menjadi sorotan yakni keputusan gubernur (Kepgub) No. 2238/2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra (MWS).

Kemudian, kata Wakil Ketua Banggar, Triwisaksana, mengenai penyerapan APBD 2014 di bawah 40 persen dari total pagu Rp72,9 triliun. Lalu, penanganan banjir khususnya drainase, dan pengelolaan dana bantuan sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang dinilai tak transparan.
 
Sehingga, Banggar menganggap Ahok layak dapat rapor merah terkait kinerjanya selama 2014 kemarin. "Makanya, momentum paripurna Rabu untuk membuka mata publik, bagaimana kinerja Ahok," katanya, kemarin.

Politikus yang akrab disapa Sani ini menerangkan, rekomendasi tersebut merupakan pandangan seluruh fraksi yang ada di Kebon Sirih.

Terpisah, Wakil Ketua Banggar lainnya, M Taufik berseloroh soal rendahnya target pendapatan dan penyerapan anggaran lantaran tak mencapai 40 persen. "Mungkin ini kado Ahok untuk masyarakat Jakarta," umpatnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini mencibir Ahok, lantaran dengan penyerapan rendah maka penyelesaian masalah ibukota tak maksimal. "Iya dong, serapan rendah berarti pembangunan tak normal," pungkas dia. [tah]

Komentar Pembaca