DPRD Minta Izin Reklamasi Pulau G Dicabut

Polhukam  SELASA, 21 APRIL 2015 , 17:20:00 WIB | LAPORAN:

DPRD Minta Izin Reklamasi Pulau G Dicabut

REKLAMASI PULAU G/IST

RMOL. DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) terkait tanggapan legislatif atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tahun 2014, hari ini Selasa (21/4).

Anggota Fraksi Gerindra DPRD, Prabowo Soenirman mengatakan, sedikitnya ada 14 kritik sementara yang dihimpun dewan terhadap LKPJ 2014. Salah satunya, menyangkut Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 2238/2014 Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra (MWS).

"Mengingat pemberian izin reklamasi Pulau G oleh Ahok melanggar undang-undang, maka izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut," ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa saat lalu.

Kepgub tersebut, kata Prabowo, menyalahi Peraturan Presiden No 122/2012, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 1/2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 28/Permen-KP/2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Gubernur terkait reklamasi, hanya berwenang memberi pertimbangan melalui Perda Zonasi dan Rencana Induk Konsep Reklamasi yang akan digodok DPRD, bukan memberikan izin," tegas eks direktur utama PD Pasar Jaya ini.

Selain reklamasi, kritik dewan terhadap LKPJ 2014 lainnya adalah rendahnya pendapatan karena realisasinya hanya mencapai 66,80 persen atau Rp43,447 triliun dari rencana Rp65,042 triliun, pembiayaan realisasi penyertaan modal pemerintah (PMP) hanya 43,62 persen.

"Itu kegagalan realisasi PMP kepada PT Berikat Nusantara, PT PAM Jaya, dan PT Food Station," beber anggota Komisi D ini.

Kemudian, imbuh Prabowo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pun dianggap semena-mena terkait kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) sehingga diminta dikembalikan seperti pada tahun 2013. Lalu, angka kemiskinan menjadi 412 ribu dari 371 ribu pada tahun sebelumnya.

"Artinya, Ahok gagal mensejahterakan masyarakat," ketus dia. "Pemerintah DKI pun gagal memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena tempo hari marak aksi pembegalan," lanjutnya.

Ahok, menurut Prabowo, juga tak boleh mencari kambing hitam atas buruknya kinerja pada 2014 dengan dalih baru dua bulan menjabat gubernur.

"Dia pun gagal mempertahankan aset-aset pemerintah daerah, seperti tanah Bank DKI yang diklaim Lippo grup, taman BMW, dan lain-lain," ucapnya.

Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kata Prabowo, juga tak transparan. Sehingga DPRD meminta dana yang telah diterima untuk diaudit.

Selain itu, DPRD menganggap eks bupati Belitung Timur ini juga gagal mengatasi kemaceta dan menyelesaikan persoalan banjir dengan tuntas. "Terakhir, Ahok melanggar UU No. 29/2007 terkait penghapusan jabatan wakil lurah," tandas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD tersebut. [prs]

Komentar Pembaca