Dua Syarat Fraksi Gerindra Sebelum Bahas Raperda Zonasi

Polhukam  RABU, 06 MEI 2015 , 18:50:00 WIB | LAPORAN:

Dua Syarat Fraksi Gerindra Sebelum Bahas Raperda Zonasi

PRABOWO SOENIRMAN/IST

RMOL. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menegaskan, pihaknya tetap menolak membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Alasannya, menunggu respon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlebih dahulu, apakah menjalankan atau tidak rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014, khususnya menyangkut pencabutan Kepgub No. 2238/2014 tentang Izin Reklamasi Pulau G (Pluit City) untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS).

"Pokoknya soal raperda zonasi, kita mau lihat, laksanakan rekomendasi kita dulu enggak," ujarnya kepada RMOLJakarta, Rabu (6/5).

Alasan kedua, kata anggota Komisi D ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga belum melakukan uji publik atas naskah akademis raperda zonasi yang telah diserahkan kepada Kebon Sirih.

"Uji publik itu dulu lakukan, baru kita putuskan," tegas Prabowo yang juga mantan direktur utama PD Pasar Jaya ini.

Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD diketahui belum membahas Raperda RZWP3K hingga kini. Pasalnya dewan tak juga menggelar paripurna tentang pandangan fraksi atas sejumlah raperda yang disampaikan eksekutif beberapa waktu lalu.

Padahal, raperda zonasi, selain beberapa raperda lain harus dirampungkan pada Februari-Mei 2015. Adapun jumlah raperda yang masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015 sebanyak 17 raperda. [zul]



Komentar Pembaca