Hipmi Dukung Pengampunan Pajak, Asal...

Nasional  RABU, 16 DESEMBER 2015 , 10:23:00 WIB | LAPORAN:

Hipmi Dukung Pengampunan Pajak, Asal...

ist

RMOL. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendukung rencana pemerintah menerbitkan Undang-undang Pengampunan Pajak, asal berkeadilan bagi seluruh pengusaha wajip pajak (WP) dan regulasi selanjutnya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

"Pemerintah seharusnya membuat peraturan perpajakan ini menjadi lebih jelas dan berkeadilan bagi publik," ujar Ketua Hipmi Tax Center, Ajib Hamdani, dalam keterangan tertulisnya kepada RMOLJakarta, Rabu (16/12).

Dan guna menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, menurutnya, pemerintah harus memberikan kemudahan kepada pengusaha, baik
perizinan, kepemilikan bangunan, stabilitas politik, dan kepastian hukum.

Bila hal tersebut terealisasi, Ajib berkeyakinan, para investor, baik domestik maupun asing, bakal menanamkan modalnya di Tanah Air.

Lebih lanjut, dia menerangkan, para pengusaha hingga kini mengalami kendala terkait pajak. Misalnya, seperti mengurus surat izin usaha, upeti, dan lain sebagainya.

"Jangan kira pebisnis bayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sudah selesai. Padahal, belum selesai di situ saja, karena ketidaktahuan, tetapi datanglah 'surat cinta' dari perpajakan," bebernya.

Menurut Ajib, hal tersebut terjadi, lantaran pemerintah cenderung membuat kebijakan sporadis dan tidak kontinyu. "Ini sangat membingungkan," ungkapnya.

Ketua Umum BPP Himpi, Bahlil Lahadalia, menambahkan, pihaknya sejak lama berkomitmen mendorong asas kesetaraan perpajakan. Khususnya, 'memulangkan' dana orang kaya yang 'terparkir' di luar negeri.

"Jangan yang kecil dibunuh seperti pengusaha di daerah-daerah,” tegasnya.

Mantan bendahara umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini menambahkan, pemerintah harus lebih adil dalam mendukung bisnis di Tanah Air. Sebab, Pajak Penghasilan (PPh) Badan Usaha mencapai 30 persen.

"Kalau begini, apa bedanya pemerintah yang sekarang dengan zaman kolonial?" kritiknya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, mengungkapkan, penerimaan negara saat ini sedang menurun serta opsi kebijakan dan waktunya terbatas.‎ Sehingga, tax amnesty atau mencetak utang baru perlu untuk diambil, agar penerimaan negara optimal. "Itu yang menjadi pertaruhan kita," bebernya.

Bila kebijakan pemerintah mencari utang baru, maka bakal menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Sedangkan pengampunan pajak, lebih bermanfaat guna pembiayaan pembangunan, mengingat bisa mengumpulkan dana dalam jumlah besar.

"Keadaan ini harus dipahami semua pihak, jangan dikaitkan kemudian masalah ini dengan seakan-akan pemerintah ingin melakukan sebuah pengampunan yang berlebihan," tandas eks politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. [tah]

Komentar Pembaca