Banyak Makam Fiktif Karena Tak Ada Aturan Hukum Bagi Pelanggar

 MINGGU, 31 JULI 2016 , 16:50:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banyak Makam Fiktif Karena Tak Ada Aturan Hukum Bagi Pelanggar

Makam Fiktif / Lopi Kasim/RMOLJAkarta

RMOL. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta  Ahmad Sulhy mengatakan, maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan makam fiktif di Tempat Pemakaman Umum (TPU), menandakan lemahnya pengawasan aparat di jajaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Sulhy menduga jika praktik kotor itu bisa berlangsung mulus selama bertahun-tahun, lantaran tidak adanya sanksi yang diberikan kepada para pelakunya.

Pasalnya, dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman, tidak ada aturan hukuman bagi para pelanggar.

"Harusnya pelaku pungli dan makam fiktif dilaporkan ke kepolisian, sehingga bisa dijerat pidana," kata Sulhy, Minggu (31/7).

Dia menegaskan, dengan sanksi pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sehingga praktik pungli dan makam fiktif di TPU tidak lagi menjamur.

"Kalau PNS terlibat dalam masalah ini, sanksi tambahannya ya harus dipecat," kata Sulhy. [ipk]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00