Kasus Dugaan Penistaan Agama, Fahri Minta Proses Hukum Ahok Dipercepat

Polhukam  SABTU, 15 OKTOBER 2016 , 01:35:00 WIB | LAPORAN:

RMOL. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendorong agar proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih baik dipercepat daripada ditunda.

Hal itu dikatakan Fahri menanggapi kasus dugaan pelanggaran pasal perbuatan pidana yang dilakukan Ahok atas kutipan Surat Al Maidah ayat 51.

"Kekisruhan dan keresahan sosial sebetulnya sudah terjadi. Oleh sebab itu, pilihannya adalah justru mempercepat proses hukumnya sebab inilah satu-satunya jalan yang bisa mengakhiri ketidakpastian," kata Fahri melalui keterangannya, Jumat (14/10).

Lebih jauh Fahri mengaku memang Komisi III DPR pernah membuat keputusan agar dalam masa pilkada, aparat penegak hukum tidak memproses seorang kandidat yang bermasalah dengan hukum karena berpotensi menciptakan kerusuhan sosial pada tingkat pendukung dan konstituennya.

Namun, melihat kondisi yang saat ini dikatakan Fahri telah memasuki fase kisruh maka aparat penegak hukum harus bertindak.

"Jika aparat hukum justru menunda sementara keresahan masyarakat terus meningkat maka tidak saja pilkada yang terganggu, tetapi kita sebagai warga Jakarta dan seluruh warga negara turut terganggu," jelasnya.

Dia menerangkan bahwa dalam UU Pilkada, justru dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan politik pilkada bisa ditunda sejenak untuk membiarkan situasi masyarakatnya kondusif untuk mengikuti pilkada.

"Jangan lupa bahwa ini ibukota, penegak hukum dan keamanan tidak boleh membuat spekulasi," tukas politisi PKS tersebut. [prs]



Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00