Cegah Aset Pindah Tangan, Pemkot Jakut Buat MoU dengan Kementerian Agraria

Jakarta Utara  RABU, 25 JANUARI 2017 , 23:40:00 WIB | LAPORAN:

Cegah Aset Pindah Tangan, Pemkot Jakut Buat MoU dengan Kementerian Agraria
RMOL. Guna mencegah agar aset milik Pemprov DKI Jakarta tidak berpindah tangan kepada pihak lain, maka Pemkot Jakarta Utara melakukan nota kesepahaman (MoU)  dengan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

Walikota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi menuturkan, tujuan kesepakatan itu adalah mempercepat proses legalisasi aset milik masyarakat serta aset milik Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari program nasional pemerintah untuk melegalisasi seluruh tanah di Republik Indonesia.

"Kepada camat dan lurah yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan diharapkan melakukan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, dan validasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat yang akan memohon hak atas tanah," kata Walikota, saat mensosialisaiskan hal tersebut kepada camat dan lurah serta SKPD terkait, di Ruang Pola, Kantor Walikota, Rabu (25/1).

Disamping itu, tambah Walikota, kepada camat dan lurah untuk  memasang dan memelihara tanda batas tanah milik Pemprov DKI Jakarta, menyiapkan kelengkapan persyaratan dalam rangka permohonan hak dan pengukuran atas aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta, menyiapkan dokumen dan informasi serta memfaslitasi penanganan permasalahan terkait aset tanah Pemprov DKI Jakarta, menyediakan transportasi, akomodasi dan infrastruktur bagi sumber daya manusia yang akan ditugaskan dalam kegiatan legalisasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) BPN Jakarta Utara, Firdaus menuturkan, hingga saat ini masih terdapat 20,64 persen atau sekurang-kurangnya 300 ribu bidang tanah di Jakarta yang belum terdaftar ataupun belum memiliki sertifikat.

Sebagian besar terdapat di wilayah Pulau Seribu sekitar 122.527 bidang tanah, Jakarat Timur (122.527 bidang), Jakarta Selatan (51.467 bidang), Jakarta Pusat (39.862 bidang), Jakarta Barat sekitar (35.580 bidang) dan wilayah Jakarta Utara sekitar 49.000 bidang tanah.

Sementara, aset Pemerintah Provonsi daerah Khusus Ibukota tercatat sebanyak 5.600 bidang tanah dan baru 2.800 bidang tanah yang memiliki sertifikat. "Diharapkan dengan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dapat mendaftarkan atau mensertifikatkan tanah tersebut," terang Firdaus.[prs]

Komentar Pembaca
Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

RABU, 04 MARET 2020 , 10:02:00