Pengadaan Heli AW 101 Dinilai Sudah Sesuai Prosedur

Nasional  JUM'AT, 07 JULI 2017 , 18:14:00 WIB | LAPORAN:

Pengadaan Heli AW 101 Dinilai Sudah Sesuai Prosedur

Net

RMOL. Pengamat Hukum Studi Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara (Untar), Urbanisasi mengkritisi kesimpulan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal kerugian negara dalam pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Menurutnya, dalam Undang Undang Keuangan Negara, adanya kerugian negara harus dinyatakan oleh ahli keuangan negara, lalu dilanjutkan oleh perhitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pengadaan Heli AW 101 sudah mengikuti prosedur keuangan negara, dibahas dengan DPR dengan pemerintah dalam renstra, rencana anggaran, penyusunan APBN dan DIPA, jadi tidak ada yang salah," kata Urbanisasi, di Jakarta, Jumat (7/7).

Dia menilai tudingan Gatot soal adanya kerugian negara sebesar Rp 220 miliar dalam pembelian Heli AW 101 telah menyalahi prosedur hukum dan menjatuhkan wibawa TNI AU selaku pelaksana pembelian.

Selain tidak memiliki landasan, kerugian dalam suatu proyek yang menggunakan keuangan negara, selayaknya harus melalui pembuktian instansi terkait seperti BPK.

"Landasan apa yang digunakan Panglima TNI untuk dapat menentukan adanya kerugian negara, UU mana yang mengatur Panglima TNI dapat menentukan adanya kerugian negara," kata jebolan Doktor Hukum Universitas Hasanudin Makassar ini.

Maka dari itu dirinya meminta Gatot taat aturan dan tidak bermanuver secara berlebihan demi kepentingan pribadi, hingga merugikan pihak lain.

"Dalam hal pengadaan AW 101 pimpinan Kasau (Kepala Staf TNI Angkatan Udara) saat itu dengan peran tugasnya justru sedang berusaha memenuhi tuntutan terkait perpres, UU tentang pelaksanaan buku DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), dan penyerapan anggaran," tukasnya.

Sementara itu Pakar Keuangan Negara Siswo Sujianto menyatakan, DIPA tidak boleh menyimpang dari penetapan APBN dan rencana strategis anggaran (Renstra).

"DIPA adalah terjemahan dari APBN karena anggaran Kementrian merupakan pelaksanaan keputusan politik yakni kesepakatan DPR dengan pemerintah, jadi kalau sudah dibahas di DPR sudah diperintahkan mengadakan barang atau jasa A maka harus dijalankan A tidak boleh B atau diubah semena-mena kecuali dibatalkan dengan mekanisme dibahas ulang dengan DPR lagi," ujar Siswo.

Terkait soal kerugian negara, menurut pakar keuangan lulusan Perancis ini, berdasarkan UU Keuangan Negara yang bisa menetapkan ada tidaknya kerugian negara adalah Ahli Hukum Keuangan Negara. Kedua, berapa kerugian negara yang berhak menghitung auditor BPK dan BPKP berdasarkan harga kewajaran pabrikan.

Soal pengadaan barang dan jasa bisa disimpulkan terindikasi merugikan negara harus ditetapkan dalam sebuah keputusan lembaga pemeriksa dalam hal ini BPK.

Selain itu, jika DIPA sudah direalisasikan dan barang sudah diterima 100 persen dan dicek kebenaran secara administrasi dan verifikasi faktual, maka tidak ada unsur kerugian negara.

"Barang ada kok dibilang asa kerugian negara," tutup Siswo. [ipk]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Persiapan Pemilihan Wagub

Persiapan Pemilihan Wagub

KAMIS, 02 APRIL 2020 , 12:39:00