Novel Sebut Pemerintah Langgar Kebebasan Berserikat Dan HAM

Ragam  KAMIS, 20 JULI 2017 , 12:28:00 WIB | LAPORAN:

Novel Sebut Pemerintah Langgar Kebebasan Berserikat Dan HAM

Novel Bamukmin/Net

RMOL. Pemerintah telah resmi membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran itu dilakukan setelah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum HTI, Rabu (19/7).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Ustaz Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan, keputusan pemerintah tersebut sebagai bentuk penghalalan segala cara.

"Saya melihat pembubaran HTI menghalalkan segala cara yang justru sudah ada ketetapan dan perundang-undangannya," kata Novel saat dihubungi, Kamis (20/7).

Menurut Novel, pemerintah telah melanggar kebebasan berserikat dan HAM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan setelah itu, membubarkan HTI.

"Upaya pemerintah ini bertentangan dengan UUD 45 yaitu kebebasan berserikat. Ini adalah hak warga negara, dan perppu itu tidak boleh lebih tinggi dari UUD 45," ujar Novel.

Novel menilai, demokrasi di Indonesia terjadi kemunduran dengan terbitnya perppu ormas dan telah dibubarkannya HTI.

"Ini adalah kemunduran demokrasi di Indonesia sebab perppu ini membuka peluang untuk pemerintah berbuat sewenang-wenang," pungkasnya. [ipk]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok