Penghapusan Denda Kendaraan Picu Kemacetan

Ragam  JUM'AT, 21 JULI 2017 , 17:23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penghapusan Denda Kendaraan Picu Kemacetan

Ilustrasi/Net

RMOL. Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad mempersoalkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan.

Menurut Syaiful, kebijakan tersebut berpotensi memicu orang untuk membeli kendaraan pribadi, sehingga tidak mau menggunakan angkutan umum dan menyebabkan kemacetan.

"Kebijakan ini sangat lucu dan tidak sesuai dengan upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta," kata Syaiful, Jumat (21/7).

Syaiful mendorong kebijakan ini segera dikaji ulang oleh Pemprov DKI. Karena memang tidak jelas maksud dan tujuannya.

"Masa bisa mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan upaya penyelesaian masalah kemacetan itu," cetus Syaiful.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan. Penghapusan denda diberlakukan bagi WP yang membayar pajak mulai Rabu (19/7), hingga 31 Agustus 2017.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, pemutihan denda tersebut dilakukan agar WP segera melunasi tunggakan pajak mereka.

"Kami berharap masyarakat yang selama ini belum menunaikan kewajibannya agar segera memanfaatkan," ujar Edi.

Edi menuturkan, selama periode hingga berakhirnya masa pemutihan denda, BPRD DKI Jakarta bersama polisi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan terus menggelar razia. Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir, lanjut Edi, akan tetap dikenakan sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak.

"Kalau yang terjaring sebelum 31 Agustus (berakhirnya masa pemutihan denda), dia tidak dikenakan insentif penghapusan sanksi administratif," kata Edi.

Selain itu, kendaraan yang sudah 3 tahun belum membayar pajak dan terjaring razia juga akan diderek. Kendaraan yang terkena derek akan dikenakan denda biaya menginap dengan nominal hingga Rp 500.000 per malam.

Edi menuturkan, jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor roda dua mencapai 3 juta dari 6,5 juta kendaraan. Sementara itu, penunggak pajak kendaraan roda empat mencapai 450 dari sekitar 2 juta kendaraan. [dem]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00