Pengamat Ini Minta Penggunaan Mobil dan Sepeda Motor Dibatasi

Ragam  MINGGU, 03 SEPTEMBER 2017 , 20:56:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat Ini Minta Penggunaan Mobil dan Sepeda Motor Dibatasi

Ilustrasi/Net

RMOL. Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azaz Tigor Nainggolan mengaku setuju Pemprov DKI Jakarta menelurkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, mobil dan sepeda motor.

Namun sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, menurut Tigor, Pemprov DKI terlebih dahulu menyediakan angkutan umum massal yang baik, aman nyaman dan akses mudah.

"Pengendalian penggunaan bukan hanya untuk salah satu misalnya sepeda motor. Pengendalian penggunaan atau pelarangan penggunaan kendaraan pribadi harus diberlakukan pada keduanya, mobil pribadi dan sepeda motor," kata Tigor melalui siaran elektroniknya, Minggu (3/9).

Pelarangan atau pembatasan penggunaan yang diberlakukan hanya pada sepeda motor merupakan kebijakan yang tidak adil. Pasalnya, kemacetan Jakarta disebabkan tingginya penggunaan mobil dan sepeda motor.

"Tingginya penggunaan  kendaraan pribadi, mobil dan sepeda motor dikarenakan tidak adanya fasilitas angkutan umum massal yang baik, aman nyaman dan aksesnya mudah," ujar mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta ini.

Sehingga penyebab macet Jakarta bukan hanya karena sepeda motor saja, tetapi juga adalah karena tingginya penggunaan mobil pribadi. Jadi pelarangan hanya pada sepeda motor adalah tidak adil.  

"Mari sediakan angkutan massal yang baik dulu baru dilakukan kebijakan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, mobil pribadi dan sepeda motor," pungkas Tigor.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, akan tetap melakukan uji coba pelarangan sepeda motor di kawasan Jenderal Sudirman hingga Bundaran Senayan dalam waktu dekat. Uji coba ini, kata dia, diperlukan sebagai bahan kajian pemerintah sebelum membuat Peraturan Gubernur (pergub) mengenai kebijakan ini.

"Kami dengar dulu masukan-masukan dari masyarakat seperti apa. Efektif apa tidak," kata Djarot, di Balai Kota.

Mengingat masa uji coba pelarangan sepeda motor di kawasan Sudirman-Senayan baru akan dilakukan pada 12 September hingga 11 Oktober 2017 mendatang, Djarot pribadi tampak tidak yakin pergub baru terkait pelarangan sepeda motor ini dapat dibuat sebelum masa jabatannya berakhir.

Dirinya justru meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menuntaskan pembuatan Pergub baru pengganti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015.

"Kami uji coba dulu saja. Nanti kami buatkan surat edaran untuk uji coba. (Hasil uji coba) kami serahkan pada Pak Anies. Bagaimana mengaturnya, mengatur arus lalu lintas dengan pertambahan motor dan mobil yang terus menerus," ucapnya.

Djarot menyebut, pertambahan kendaraan bermotor yang melintas di ibu kota saat ini mencapai 1.500 unit per hari. Dengan rincian 1.200 unit kendaraan roda dua, serta 300 unit kendaraan roda empat. Hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan di jalan-jalan protokol tak dapat terhindarkan.

"Bayangkan kalau 1.500 per hari, berarti sebulan itu ada 45 ribu kendaraan bermotor yang melintas. Kami tentu saja tidak bisa membatasi produksi. Kami hanya bisa mengatur keluar masuk kendaraan pribadi di Jakarta. Salah satunya lewat kebijakan ini," kata dia.[mla]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00