PGI: Kemiskinan Dan Ketidakadilan Lahan Subur Radikalisme

Polhukam  SABTU, 11 NOVEMBER 2017 , 14:37:00 WIB

PGI: Kemiskinan Dan Ketidakadilan Lahan Subur Radikalisme

Pdt. Gomar Gultom/net

RMOL. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) memuji langkah Presiden Joko Widodo Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP.

Keberadaan unit kerja itu diharapakan bisa mendorong semua elemen bangsa merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.

"Pada saat yang sama, PGI juga menyambut upaya pemerintah membatasi dan membubarkan kelompok-kelompok yang anti ideologi Pancasila dan ingin mengubah dasar negara," ujar Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, dalam keterangan persnya.

Gomar mengatakan itu berkaitan dengan hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta baru-baru ini.

Riset dilakukan mulai 1 September hingga 7 Oktober 2017 dan melibatkan 264 guru serta 58 dosen pendidikan agama Islam yang tersebar di 34 provinsi. Hasilnya; 43,88 persen dari 1.859 pelajar dan mahasiswa dikategorikan intoleran. Sedangkan 6,56 persen terindikasi radikal.

"Menghadapi fenomena intoleransi dan radikalisme, seluruh elemen bangsa harus menjadikannya sebagai proyek bersama membendung radikalisme. Pemerintah harus memastikan bahwa ideologi bangsa atau konstitusi ditegakkan, apa pun risikonya. Penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya terhadap ujaran kebencian, aksi-aksi kekerasan dan intoleran," kata Gomar.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus membenahi pendidikan dengan memasukkan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum pendidikan seraya segera menarik buku-buku yang di dalamnya terselip anasir-anasir radikalisme.

Dilanjutkan Gomar, pengarusutamaan toleransi dan moderasi di tengah realitas kemajemukan Indonesia menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Untuk ini dibutuhkan pelatihan khusus kepada guru-guru dan pengawas sekolah. Mendikbud harus senantiasa mengawasi, bahkan menyeleksi berbagai ekstrakurikuler di sekolah dan kampus yang didudga menjadi pintu masuk bagi radikalisme.

"Pemerintah juga harus lebih serius mengentaskan kemiskinan dan membenahi ketidakadilan. Kemiskinan dan ketidakadilan ini merupakan momentum dan menjadi lahan subur buat radikalisme," tegasnya.

Terakhir, PGI mengajak masyarakat berbenah dengan beragama secara cerdas dan moderat. Pola beragama yang melulu membaca teks kitab suci secara tekstual harus diarahkan ke pendekatan kontekstual.

"Dengan demikian, umat dapat menjalankan nilai-nilai hakiki hidup beragama seperti kemanusiaan, keadilan, kejujuran dan kedamaian, dalam kesehariannya di tengah masyarakat majemuk," pungkas Gomar. [Aldi/ald]

Komentar Pembaca