Saefullah: Reklamasi Masuk Kategori Lahan Daratan, Cukup Diatur Pergub

Megapolitan  SELASA, 18 JUNI 2019 , 20:00:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Saefullah: Reklamasi Masuk Kategori Lahan Daratan, Cukup Diatur Pergub

Saefullah/RMOL

Sekda DKI Jakarta Saefullah menegaskan, pulau reklamasi sudah masuk dalam kategori lahan daratan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi Peraturan Daerah (Perda) terkait zonasi dan pengaturan tata ruang.

Menurut Saefullah, dengan demikian, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D tidak melanggar aturan, meski kedua Rancangan Perda (Raperda) yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI sudah tidak lagi menggunakan istilah pulau reklamasi untuk lahan di Teluk Utara Jakarta. Melainkan menggunakan istilah daratan. Karena pulau reklamasi yang sudah terbangun menjadi bagian dari lahan daratan.

"Kan sudah dibilang bahwa itu merupakan pantai atau bagian dari daratan. Makanya, konsep pulau A, B, C, D sampai K, L, N, O, P itu tidak ada lagi konsep pulau. Jadi konsepnya pantai bagian dari daratan termasuk yang perluasan Pantai Ancol," kata Saefullah, Selasa (18/6).

Untuk mengatur pembangunan di lahan daratan pulau reklamasi tersebut, Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota.

Pergub ini dijadikan landasan aturan hukum sementara sambil menunggu pembahasan Raperda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) rampung. RDTR ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menata kawasan di satu daerah.

Sebab didalam Pergub tersebut, menurut Saefullah, sudah ada pasal tentang pengaturan zonasi.

"Ya pegangan sementara ya Pergub itu. Sudah ada dalam Pergub itu. Sambil nanti kita akan melakukan revisi perda RDTR. Dalam waktu dekat kita akan melakukan peninjauan kembali,” ujar Saefullah.

Dampaknya, kata Saefullah, pihaknya tak membutuhkan aturan khusus soal reklamasi Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dicabut dan tak akan diajukan lagi.

"Yang Raperda RTRKS Pantura tidak ada lagi. Sedangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil itu sudah diajukan, tinggal dibahas. Dulu sudah ada kajiannya, tapi batal. Sudah dikaji lagi. Leading sector-nya ada di Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Pak Darjamuni. Pokoknya sudah masuk, tinggal pembahasan,” tegas Saefullah.

Karena berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota, maka IMB tidak melanggar aturan.

"Ada Pergub pengaturan tata ruang. Jadi prinsipnya bahwa reklamasi itu kan sudah disetop. Nah terhadap hasil yang sudah ada itu kan harus diatur. Yang jelas kepentingan publik di situ diakomodasi. Melalui Jakpro nanti yang tampil mewakili Pemprov DKI untuk mengurus masalah hak-hak publik atas pantai dan seterusnya. Nanti Jakpro yang akan mengerjakan untuk urusan publik,” papar Saefullah.

Seperti diketahui, pada 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang telah diserahkan ke DPRD DKI. Dengan alasan, kedua draf Raperda itu akan disempurnakan isinya.

Namun, setelah dicabut, nasib kedua Raperda itu terkatung-karung tanpa ada kepastian. Keberadaan dua Raperda itu kembali dipertanyakan ketika tiba-tiba Pemprov DKI menerbitkan IMB 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Padahal, bangunan-bangunan itu disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00