Penuhi Janji Kampanye, Anies Coret Reklamasi Dari RPJMD

Megapolitan  RABU, 19 JUNI 2019 , 16:07:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penuhi Janji Kampanye, Anies Coret Reklamasi Dari RPJMD

Anies Baswedan/Net

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan sudah mencoret proyek reklamasi dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeerah (RPJMD) DKI 2018-2022.

Menurut Anies, pencoreran tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap janji kampanyenya saat Pilkada 2017 lalu.

Semula, ada 17 pulau yang sudah tercantum dalam Perda RPJMD dan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Artinya pemerintah diwajibkan melaksanakannya yaitu membangun reklamasi. Kebijakan kita adalah menghentikan dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi yaitu ada empat pulau,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6).

Kini, lanjut Anies Baswedan, 13 pulau reklamasi yang sudah dihentikan kegiatannya, sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta. Tidak hanya itu, penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Hilangnya reklamasi dari Perda RTRW, RZWP3K, dan RPJMD adalah bentuk penghentian reklamasi sebagai program pemerintah DKI Jakarta. Itu semua adalah cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa semena-mena melakukan reklamasi,” ujar Anies.

Anies mengatakan, masalah reklamasi dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D atau Pulau Maju dikarenakan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Akhirnya, ia sendiri mendapatkan dampak akibat dari penerbitan IMB yang sudah merupakan kewajiban Pemprov DKI.

Menyalahkan atau tidak, faktanya sama yaitu Pergub 206/2016 telah diundangkan dan telah digunakan jadi dasar untuk membangun. Saya perlu tegaskan bahwa pergub adalah keputusan institusi gubernur dan saya harus menjaga kredibilitas institusi ini. Suka atau tidak atas peraturan itu, kenyataannya ia telah diundangkan dan bersifat mengikat,” ungkap Anies.

Jangan sampai, kata dia, pemerintah sendiri yang membuat ketidakpastian hukum di hadapan masyarakat karena membatalkan landasan hukum yang telah digunakan.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00