DKI Diminta Umumkan PKS Dengan PT KNI Soal Pengelolaan Pulau D

Megapolitan  KAMIS, 27 JUNI 2019 , 12:24:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DKI Diminta Umumkan PKS Dengan PT KNI Soal Pengelolaan Pulau D

Pulau D/Net

Untuk menghentikan polemik pengelolaan Pulau D di Utara Jakarta, Pemprov DKI Jakarta diimbau mengumumkan ke publik terkait perjanjian kerjasama (PKS) pulau buatan tersebut antara pemerintah dengan PT Kapuk Naga Indah (KNI).

"Publik harus harus tahu isi PKS antara Pemprov DKI dengan PT KNI. Ini salah satu cara mengerem kecurigaan publik," kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah di Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut Amir, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah, apakah PKS dengan PT KNI tersebut sudah memperoleh persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

"Masalah ini harus dijelaskan Pak Gubernur. Bila tidak ada persetujuan DPRD, maka PKS itu cacat hukum," ujar Amir.

Amir menerangkan, jauh sebelum Anies Baswedan berkantor di Balai Kota DKI Jakarta pada 20 Oktober 2017, senyatanya sudah terbangun Pulau D yang diatasnya telah berdiri ratusan bangunan.

"Saat itulah antara Pemprov DKI Jakarta yang diwakili Sekda melakukan kontrak kerjasama pengelolaan Pulau D selama 30 tahun dengan PT Kapuk Naga Indah," papar Amir.

Amir mengungkapkan, berdasarkan PKS pengelolaan Pulau D itulah menjadi alas hukum Badan Pertahanan Nasional (BPN) mengabulkan permohonan Pemprov DKI untuk menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov DKI.

"Setelah keluar HGB dan NJOP, barulah muncul 932 IMB," imbuhnya.

Disisi lain Amir mengatakan, senyatannya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara, tidak ada kata maupun kalimat terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal Anies berkali-kali menyebutkan bahwa penerbitan IMB lahan reklamasi berpatokan pada Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Amir berpendapat, cara pandang Anies bisa dipahami apabila analisa tentang Pergub 206 tak cuma dari aspek tekstual tapi juga dilihat dari aspek kontekstual.[dod]

Komentar Pembaca