Anies Diminta Buka-bukaan Soal BP Pantura Yang Dibubarkan 2009

Megapolitan  JUM'AT, 28 JUNI 2019 , 19:27:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anies Diminta Buka-bukaan Soal BP Pantura Yang Dibubarkan 2009

Anies Baswedan/Ist

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mengungkap rekam jejak Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta (BP Pantura) DKI Jakarta yang sudah dibubarkan pada 2009 silam.

Pasalnya, pengelolaan keuangan dan aset eks BP Pantura yang dibubarkan dengan diganti oleh tim sementara atau caretaker diduga dijalankan tidak sesuai ketentuan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dan kehilangan aset tetap dari eks BP Pantura.

"Sumber pembiayaan BP Pantura itu diperoleh dari penerimaan pihak ketiga/mitra pengembang berupa Initial Working Fund (IWF),” kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto di Jakarta, Jumat (28/6).

Sugiyanto menjelaskan bahwa IWF merupakan uang kontribusi yang dibayarkan kepada BP Pantura oleh pihak ketiga/mitra pengembang sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan atas pengelolaan lahan.

Ada 10 mitra pengembang yang telah diberikan Surat Persetujuan Prinsip atau Surat Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi,” ujar Sugiyanto.

Sepuluh mitra pengembang tersebut adalah, PT. KNI diberi izin untuk pulau A seluas 79 hektare, pulau B seluas 380 hektare, pulau C seluas 276 hektare, pulau D seluas 312 hektare dan pulau E seluas 284 hektare; PT. JP untuk pulau F seluas 190 hektare, dan PT. MWS mendapat izin pulau G seluas 161 hektare.

Mitra pengembang berikutnya adalah PT. THI untuk pulau H seluas 63 hektare, PT. JKP dan PT PJA yang akan mengelola pulau I seluas 405 hektare, PT. PJA untuk pulau J seluas 316 hektare, pulau K seluas 32 hektare, dan pulau L1 seluas 120 hektare.

Selanjutnya PT. MKY dan PL II yang akan mengelola lahan pulau L2 dan M, seluas 948 hektare; PT. PL II diberikan izin pelaksanaan reklamasi untuk pulau N seluas 411 hektare; PT. KEK MJ bekerja sama dengan PT BBEM dan PT. IM mendapat persetujan prinsip reklamasi untuk pulau O seluas 344 hektare.

Terakhir, PT. KEK MJ diberikan izin untuk pulau P seluas 463 hektate, dan pulau Q seluas 369 hektare.

"Penerimaan dana dari para mitra pengembang itu diduga dikelola diluar mekanisme APBD dan juga diduga belum ada pertanggungjawaban keuangannya sejak dibentuk tahun 1999,” ungkap Sugiyanto.

Sugiyanto menegaskan, khusus PT. PJA, Tbk diduga sudah menyetor dana Initial IWF kepada Pemprov DKI sebesar USD 1,000,000 (setara Rp. 2.289.000.000) pada tanggal 17 Nopember 1995, dan senilai USD 500,000 (setara Rp.1.160.250.000) pada tanggal 16 September 1996. Sisa kewajiban senilai USD 4,000,000 diduga belum dibayarkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Itu perkiraan peneriamaan dana IWF dari satu mitra pengembang. Sedangkan untuk pembayaran dana IWP dari sebanyak sembilan mitra pengembang lainnya diduga belum ada bukti penerimaannya,” tegas Sugiyanto.

Terkait hal tersebut, Sugiyanto meminta Anies Baswedan untuk mengungkap kepada publik soal rekam jejak BP Pantura dan kondisi keuangan serta asetnya yang sudah dibubarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2009.

Ya, harus dijelaskan kepada masyarakat, apakah ada korupsi BP Pantura. Tujuannya agar timbul kepercayaan publik kepada BKP Pantura yang dibentuk Anies dan pemprov DKI Jakarta,” tutup Sugiyanto.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00