MPJ: Penerbitan IMB Pulau D Bukan Murni Salah Anies

Megapolitan  SELASA, 16 JULI 2019 , 17:56:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

MPJ: Penerbitan IMB Pulau D Bukan Murni Salah Anies

Anies Baswedan/Net

Koordinator Masyarakat Peduli Jakarta (MPJ) Imam Mahmuda menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan kesalahan karena menerbitkan ratusan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi.

Menurut Imam, pada dasarnya kebijakan Anies memang salah secara etika politik. Hal ini mengingat janji kampanye yang pernah terucap akan menghentikan proyek reklamasi.

"Janji kampanyenya waktu itu akan menghentikan proyek reklamasi. Sekarang, janji tak terpenuhi malah IMB terbit," kata Imam di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7).

Namun Imam melihat, kontroversi penerbitan IMB tersebut bukan murni kesalahan Anies semata.

Karena menurut Imam, persoalan terbitnya IMB diibaratkan sebagai masalah hilir. Sementara yang patut disoroti dalam hal ini adalah masalah hulunya.

"Kenapa IMB bisa keluar, karena ada bangunan disana (Pulau D,). Kenapa ada bangunan disana, karena ada yang memberikan izin untuk membangun. Dan, bangunan tersebut sudah mulai dibangun di pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini, kesalahan terjadi di era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," ujar Imam.

Imam mengungkapkan, kesalahan Ahok tersebut bisa jadi karena DPRD 'tutup mata'. Sehingga, bangunan-bangunan tersebut berdiri hingga kini.

Padahal, lanjut dia, proses pembangunan proyek tersebut telah membuat Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, Mohamad Sanusi masuk bui.

"Bahkan Sanusi sudah bersuara saat di persidangan. Dia menyebut nama beberapa oknum DPRD lainnya. Tapi sampai saat ini, nama oknum-oknum DPRD yang disebutkan tersebut bagai hilang ditelan bumi. Tak ada proses lanjutnya," ungkap Imam.

Ia melihat, terkait janji kampanye yang tak terealisasi untuk menghentikan proyek reklamasi, tentunya berdampak pada sanksi moral terhadap masyarakat. Namun ingkarnya janji kampanye tersebut tak dapat dikaitkan ke ranah pidana.

Imam mengingatkan, terdapat dua konsekuensi terhadap kebijakan Anies dalam menyikapi proyek reklamasi saat ini. Yakni, merobohkan bangunan atau melegalisir bangunan-bangunan tersebut.

"Masing-masing ada konsekuensinya. Kalau dihancurkan dampaknya tak bagus bagi pencitraan Anies sendiri. Tapi kalau dilegalisir, palingan cuma sanksi moral di masyarakat saja mengenai janji kampanye itu," terang Imam.

Sementara terkait tak kunjung rampungnya Perda Reklamasi, ia menilai karena masih ada tarik ulur pemerintah dan pengembang.

Untuk diketahui, Anies sempat menyegel bangunan di atas pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang melanggar IMB, tepatnya pada Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Namun pada Juni 2019, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D.

Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D masih dikuasai pengembang yaitu PT Kapuk Naga Indah, yang merupakan anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.

IMB ini disebut Anies sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang dikeluarkan zaman Ahok.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00