Salahkan Anies Soal IMB Pulau D, Pengamat: Otomatis Ahok-Djarot Ikut Tertampar

Megapolitan  SELASA, 23 JULI 2019 , 15:00:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Salahkan Anies Soal IMB Pulau D, Pengamat: Otomatis Ahok-Djarot Ikut Tertampar

Anies Baswedan/Net

Serangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan IMB Pulau D alias Pantai Maju di Teluk Jakarta senyatanya makin massif.

Serangan tak hanya dilakukan media sosial dan media arus utama, namun juga melalui aksi massa di depan kantor Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

Salah satunya yang akan dilakukan Presidium Rakyat Nusantara (PRN). Mereka akan menggelar unjuk rasa di Balai Kota pada Rabu (24/7) besok.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan, soal IMB Pulau D sepertinya dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mendelegitimasi kepemimpinan Anies.

"Namun mereka salah, kalau soal IMB Anies yang dibully," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7).

Menurut Amir, dengan menyalahkan Anies, maka para pengkritik tersebut secara langsung sudah menyalahkan gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Salahkan Anies, otomatis Ahok-Djarot ikut tertampar," tegas Amir.

Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan Anies hanyalah untuk meneruskan keputusan yang sudah dibuat Ahok-Djarot.

"Perlu disadari bahwa sekalipun setiap hari gubernur DKI Jakarta berganti, namun Pemprov DKI tetaplah Pemprov DKI yang kebijakan berkesinambungan," ujar Amir.

Kata Amir, diterbitkannya IMB Pulau D oleh Anies semata-mata berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT Kapuk Naga Indah (KNI).

PKS tersebut sudah dibuat sejak 1997. Terakhir PKS diteken pada 11 Agustus 2017 atau era Djarot memimpin Pemprov DKI.

"PKS antara lain mengatur soal pengelolaan PT KNI selama 30 tahun atas Pulau D," terang Amir.

Amir mengungkapkan, untuk melihat kinerja Anies, publik harus menggunakan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemda sebagai rujukannya.

"Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014, Anies sudah memenuhi aspek pemerintahan umum yang baik seperti Pasal 10. Sesuai UU tersebut, Anies juga telah menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14," tutup Amir.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00