4 Aktivis Jakarta Survei Investigasi Pulau Reklamasi, Ini Hasilnya

Megapolitan  MINGGU, 28 JULI 2019 , 09:56:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

4 Aktivis Jakarta Survei Investigasi Pulau Reklamasi, Ini Hasilnya

Empat aktivis Jakarta di Pantai Maju/Ist

Kontroversi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan berupa rumah dan rumah kantor (rukan) yang didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta, memancing empat aktivis ibukota melakukan survei investigasi ke lokasi tersebut.

Empat aktivis tersebut adalah Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto dan Direktur Eksekutif INFRA Agus Chairudin.

Keempat aktivis tersebut mendatangi Pulau D atau Pantai Maju pada Sabtu (27/7) sekitar pukul 16.00 WIB hingga malam hari.

Di atas lahan Pantai Maju yang dibangun PT. Kapuk Niaga Indah, sudah berdiri ratusan unit kluster hunian, kompleks ruko atau rukan serta kawasan kuliner yang mulai beroperasi sejak sore hari.

"Denyut kehidupan sudah muncul di Pantai Maju, terutama di area kuliner. Tapi pembangunan fasos/fasum juga terus berlangsung," kata Amir Hamzah melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (28/7).

Sementara Agus Chairudin menyoroti soal keberadaan musala yang berada di tengah-tengah area kuliner.

"Musala sangat kecil.cuma bisa menampung satu imam dan tiga jamaah saja. Akibatnya jamaah terpaksa antre salat," ujar Agus.

Menurut Agus, kondisi ini tentunya sangat tidak nyaman dan merugikan warga muslim yang berkunjung ke area kuliner Pantai Maju.

Sementara jembatan penghubung Pulau C-D-E reklamasi juga tampak masih dalam tahap pembangunan.

Sedangkan fasilitas umum bus Transjakarta terlihat sudah masuk sampai area kuliner.

Meski demikian, dalam survei investigasi tersebut, INFRA menemukan beberapa fakta yang sangat perlu penegasan terkait peraturan hukum yang berlaku.

Hal ini mengacu pada pernyataan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kewenangan terbesar Pemprov DKI dalam mengelola pulau reklamasi melalui PT Jakarta Propertindo, terutama kawasan Pantai Maju.

Karenanya Anies diimbau lebih memperhatikan penguatan kewenangan Badan Pengelola Reklamasi Pantai Utara Jakarta terutama melalui Perda Fasum-Fasos soal kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan perda terkait lainnya yang berlaku yang berlandaskan Perpres No. 52 Tahun 1995 sebagai dasar hukum reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Hal ini sebagai antisipasi hilangnya aset fasum-fasos dari kewajiban SIPPT dan potensi pendapatan asli daerah dari berbagai faktor kehidupan dan peradaban di pulau reklamasi Pantura Jakarta," tutup Agus.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00