Ada Dugaan Pungli Perizinan di Dinas ESDM Kaltim

Hukum  MINGGU, 18 AGUSTUS 2019 , 17:22:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ada Dugaan Pungli Perizinan di Dinas ESDM Kaltim

Ilustrasi/Net

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menerima laporan pengaduan terkait dugaan pungli dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Brian Anjat Sentosa (BAS) oleh oknum Dinas ESDM Kalimantan Timur. Laporan tersebut disampaikan PT Sasana Yudha Bhakti (SYB) yang menjadi korban dari dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT BAS.

Pihak pelapor yang mewakili PT SYB, Ferdinand menjelaskan, bahwa latar belakang yang menjadi masalah antara pihaknya dengan PT BAS yakni telah terjadi tumpang tindih wilayah perizinan. PT SYB sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sedangkan PT BAS bergerak di bidang pertambangan batubara.

"Karena adanya tumpang tindih tersebut PT BAS sebagai pemegang KP Eksplorasi tambang batubara yang izinnya terbit pada tahun 2006 mengklaim sebagai pihak yang paling berhak untuk pembebasan lokasi dibandingkan dengan izin lokasi perkebunan kami PT SYB yang terbit di tahun 2007,” kata Ferdinand melalui keterangan tertulisnya, Minggu (18/8).

PT SYB kemudian langsung bekerja membebaskan lahan dengan cara membeli dari masyarakat dan akhirnya memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Namun masalah kemudian muncul setelah PT SYB juga memperoleh HGU.

Menurut Ferdinand, dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, maka PT. BAS telah menyesuaikan izin pertambangan mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan terbit penyesuaian izin baru PT BAS pada tahun 2009 yaitu Keputusan Bupati Kutai Kertanegara tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Kepada PT. BAS. Tetapi IUP Eksplorasi ini hanya berlaku dua tahun sampai tanggal 1 Desember 2011.

"Namun tiba-tiba PT. BAS bisa mendapat persetujuan Izin Operasi Produksi pada tanggal 8 Mei 2018, padahal IUP Eksplorasi tersebut sudah berakhir tanggal 1 Desember 2011 atau sudah 7 tahun lebih,” kata Ferdinand.

Hal itu menimbulkan dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan IUP Operasi Produksi Tahun 2018 PT. BAS karena IUP Eksplorasi perusahaan itu sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011,” tambahnya.

Ia mengaku memiliki bukti untuk memperjelas apakah peningkatan IUP Operasi Produksi PT. BAS didasarkan IUP Eksplorasi yang sudah habis masa berlakunya.

PT Brian Anjat Sentosa malah melakukan tindakan hukum sepihak dengan melaporkan perusahaan kami, di Polda Kalimantan Timur dan gugatan di PTUN Samarinda,” kata Ferdinand.

Ferdinand menduga telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum, yaitu dugaan pungli dalam penerbitan IUP PT BAS oleh oknum Dinas ESDM Kalimantan Timur atau pemerintahan setempat. Hal ini terlihat dari proses penerbitan IUP Operasi Produksi PT BAS tersebut.

Untuk itu kami mohon kepada Sekretaris Saber Pungli Kemenko Polhukam untuk dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait dalam rangka meninjau kembali proses perijinan serta membatalkan izin IUP-OP PT BAS, mengingat perusahaan tersebut diduga telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah." kata Ferdinand.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widyanto Poesoko mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan serta menindaklanjuti adanya dugaan pungli dari oknum Pemerintah Daerah setempat.

Namun sebelumnya Satgas akan melakukan verifikasi dengan melakukan peninjauan ke lokasi untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan terlapor.

"Kami mengapresiasi laporan yang disampaikan masyarakat, namun kami tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti ke tahap berikutnya," kata Widyanto.[dod]

Komentar Pembaca