DPRD Minta Anies Batalkan Peleburan Dinas PE

Jakarta  RABU, 21 AGUSTUS 2019 , 15:10:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DPRD Minta Anies Batalkan Peleburan Dinas PE

Merry Hotma/Net

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mempertimbangkan rencana meleburkan Dinas Perindustrian dan Energi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

"Bapemperda minta ke eksekutif agar Dinas Energi ini menjadi SKPD tersendiri. Tapi gubernur masih ngotot untuk digabungkan dengan SKPD lain," kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, Rabu (21/8).

Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan sosok Anies yang tidak visioner untuk masalah energi. Padahal pemerintah daerah lain memiliki dinas tersendiri untuk mengurusi masalah energi bagi warganya.

"Di Jakarta ini banyak sumber-sumber energi yang bisa mendatangkan pendapatan daerah. Ini yang tidak dilihat oleh gubernur. Baik itu dari sektor gas, sampah, atau energi listrik tersendiri. Masih banyak energi terbarukan yang belum kita gali untuk ketahanan energi di Jakarta," kata Merry.

Politisi PDIP ini menilai, Jakarta sebagai ibukota negara harus memiliki kemandirian energi tersendiri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar setiap daerah memiliki ketahanan energi.

"Malah Pak Ketua (Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi) mengusulkan agar ada Dinas Energi dan Utilitas Kota. Kita tidak mau kejadian blackout kemarin menimpa Jakarta. Ada pemadaman listrik, semua jaringan telekomunikasi terganggu, semuanya lumpuh. Tapi kalau kita punya kemandirian energi, itu bisa dihindari," terang Merry.

Merry menduga, lemahnya sektor energi di Jakarta saat ini disebabkan karena penempatan pejabat eselon yang tidak mengerti masalah ketahanan energi. Sehingga, katanya, Dinas Perindustrian dan Energi hanya dianggap sebagai SKPD yang mengurus lampu penerangan jalan umum (PJU) semata. Saat ini, pihaknya masih berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk peleburan Dinas Energi tersebut.

Perkuat Sektor Energi

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah, mengakui, setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan tersendiri soal energi. Meski demikian, pihaknya mendorong pemerintah agar mau memperkuat sektor energi untuk kebutuhan masyarakat ibukota.

"Bagi PKS, kita lihat arah kebijakannya dulu mau ke arah kemana. Tapi kalau nanti pemerintah mau fokus energi sebagai sesuatu kekuatan besar, maka bidang energi ini harus jadi SKPD sendiri," kata Nasrullah.

Menurutnya, penguatan sektor energi ini harus mempertimbangkan regulasinya terlebih dahulu. Dia mencontohkan, pemerintah daerah bisa memiliki pembangkit listrik tersendiri jika telah diatur regulasi energi sehingga tidak bergantung dari pasokan listrik PLN semata.

"Misalnya, boleh nggak Pemerintah Daerah punya pembangkit listrik sendiri, misal mengolah air laut jadi energi listrik. Jadi tidak disuplai dari pemerintah pusat. Kalau memang boleh, menurut saya dan atas nama PKS, harusnya bidang energi ini harus diperkuat," tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini DPRD DKI Jakarta sedang membahas usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan.

Terkait revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat sejumlah penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pemprov DKI, mengusulkan pemcbentukan SKPD baru yakni, Dinas Kebudayaan, lalu meleburkan Dinas Perindustrian dan Energi dimana sektor energi dilebur ke dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta perubahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menjadi Badan Pendapatan Daerah.[dod]

Komentar Pembaca
Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

RABU, 04 MARET 2020 , 10:02:00