Ganjil Genap Bisa Bikin Penyaluran Gas Elpiji Terganggu

Megapolitan  JUM'AT, 06 SEPTEMBER 2019 , 11:12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ganjil Genap Bisa Bikin Penyaluran Gas Elpiji Terganggu

Brando Susanto/Ist

Pemprov DKI Jakarta diharapkan mengkaji ulang pemberlakuan ganjil genap di 25 ruas jalan yang resmi diterapkan pada Senin (9/9) mendatang. Truk pengangkut gas elpiji diusulkan tak terkena aturan pembatasan tersebut.

Hal ini disampaikan perwakilan pengusaha elpiji bersubsidi Pertamina di Jakarta, Brando Susanto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/9).

Menurut Brando, operasional truk-truk pembawa elpiji ke masyarakat akan terganggu dengan penerapan gajil genap tersebut. Untuk itu, perlu perhatian khsusus dari Pemprov DKI Jakarta agar pengusaha tidak terlalu banyak menelan kerugian atas penerapan kebijakan itu.

Tujuan pelaksanaan ganjil genap adalah mengurangi jumlah penumpang kendaraan pribadi di jalan ke transportasi umum yang sudah lebih maju. Jadi untuk pelayanan produk utama ke masyarakat, khususnya BBM dan elpiji bersubsidi tidak tepat diberlakukan ganjil genap. Mestinya Pemprov memberikan surat dispensasi bagi truk-truk elpiji yang jumlahnya ribuan di DKI Jakarta, agar pelayanan masyarakat kecil penerima subsidi tidak terganggu," kata. Brando.

Sebelumnya, sudah ada rapat-rapat teknis pembahasan pemberlakuan ganjil genap oleh Pemprov yang diwakili Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan Organda dan juga Hiswana Migas Jakarta. Namun solusinya bukan pemberian surat dispensasi.

Hal senada disampaikan pengusaha subsidi Pertamina lainnya Donny Arnaldi. Donny mengatakan, solusi yang ditawarkan Dishub DKI adalah merubah semua truk elpiji yang kini berplat hitam ke kuning kurang tepat.

"Para pengusaha diminta mengikuti aturan tersebut, dengan pemberian tenggang waktu. Tentu ini bukan perkara mudah, karena jumlahnya ribuan truk dan distribusi sudah fix setiap hari jalan," kata Donny.

Brando pun menentang kebijakan solusi pindah plat dari hitam ke kuning, karena memiliki dampak juga pada SIM para sopir yang sebelumnya A atau B1, menjadi A Umum dan B1 Umum.

"Nanti bila terjadi kelangkaan elpiji di masyarakat, karena kompleksitas ganjil genap pada distribusi elpiji bersubsidi, akan meresahkan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Surat dispensasi adalah solusi terbaik, sampai benar-benar bisa dijalankan dengan optimal," sambung Brando.[dod]

Komentar Pembaca