Sidang Praperadilan Benny Hermanto, Kuasa Hukum Persoalkan Sprindik Dobel

Hukum  KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 , 09:54:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sidang Praperadilan Benny Hermanto, Kuasa Hukum Persoalkan Sprindik Dobel

Muara Karta/RMOL

Penetapan tersangka Benny Hermanto dinilai cacat hukum.Apalagi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Medan terungkap bahwa Polrestabes Medan mengeluarkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk objek yang sama.

Demikian disampaikan kuasa hukum Benny Hermanto, Muara Karta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/9).

Menurut Karta, dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Aswardi Idris, diketahui Polrestabes menerbitkan dua Sprindik, masing-masing bulan Maret dan Agustus 2019.

"Sprindik untuk kasus yang sama tidak boleh ada dua. Kalaupun ada dua atau lebih sifatnya lanjutan. Artinya tidak menggugurkan Sprindik pertama. Dan lazimnya dinomori berjenjang. Contoh sprindik pertama nomor 1234 maka sprindik lanjutan nomor 1234.a atau 1234.1," kata Karta.

"Makanya kkien kami bingung ditetapkan tersangka dengan Sprindik yang mana," sambungnya.

Makanya dalam sidang lanjutan yang rencananya digelar hari ini, Karta menjelaskan, pihaknya akan memastikan Sprindik terbaru apakah sifatnya lanjutan atau betul-betul baru.

"Jika Sprindik Maret mati karena ada Sprindik Agustus, maka penyidikan sesuai Sprindik Maret gugur demi hukum, dan harus dimulai BAP baru. Dan penetapan tersangka berdasarkan Sprindik Agustus. Tidak boleh Sprindik Agustus dipakai penyidikan Maret," ujar Karta.

Karta juga menyoroti alasan Polrestabes Medan yang menerbitkan Sprindik baru lantara adanya pergantian penyidik.

"Jarang sekali terjadi seperti ini. Kecuali dikarenakan putusan praperadilan yang membatalkan sprindik lama. Sangat tidak masuk akal, tiba-tiba saja ada Sprindik baru seperti ini. Asumsinya bisa jadi ini siasat dari mereka menghadapi praperadilan yang kami ajukan," tutup Karta.

Diketahui, penetapan status tersangka Benny Hermanto oleh Polrestabes Medan resmi dipraperadilankan lantaran diduga kuat sarat kejanggalan.

Karta mengatakan, upaya praperadilan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan sebagai bentuk upaya hukum untuk memperoleh keadilan.

"Pak Benny Hermanto selaku klien kami merupakan Direktur PT Sari Opal Nutrion yang bermitra dengan PT Opal Coffe Indonesia. Terdapat hubungan keperdataan jual beli kopi dengan adanya ketentuan platform kredit," kata Karta, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (23/9).

Karta menjelaskan, sesuai platform kredit yang diberikan oleh PT Opal Coffe Indonesia, terdapat kesepakatan PT Sari Opal Nutrition dapat melakukan permintaan kopi secara berulang-ulang sejak periode 19 April 2018 hingga 6 Juli 2018 sepanjang tidak melewati batas platform kredit.

"Kami sudah menyerahkan dua bukti kepada pihak kepolisian mengenai nilai platform kredit yang diberikan PT Opal Coffe Indonesia kepada PT Sari Opal Nutrition," ujar Karta.

Menurutnya, permasalahan sesuai laporan polisi, LP/449/K/II/2019/SPKT dengan pelapor Tjang Sun Sin dan terlapor Benny Hermanto adalah menyangkut hubungan keperdataan berupa jual beli kopi. Sehingga, sudah seharusnya diselesaikan melalui KUH Perdata.

"Kalau ini dibawa ke ranah KUH Pidana tentu menjadi pertanyaan besar buat kami," ungkap Karta.

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah bersurat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan tembusan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk menyampaikan permohonan perlindungan hukum dan memohon dilakukannya gelar perkara terhadap penetapan Benny Hermanto sebagai tersangka.b>[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104