TP4D di Pemprov DKI Diduga Cuma Boroskan Anggaran

Hukum  SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 17:07:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

TP4D di Pemprov DKI Diduga Cuma Boroskan Anggaran

Kejati DKI Jakarta/Net

Kebijakan Jaksa Agung sebelumnya Prasetyo tentang Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) kini berbuntut panjang. Sejumlah pegiat antikorupsi menilai kebijakan Jaksa Agung tersebut menyebabkan korupsi semakin subur.

Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat (Gamitra) Sabam Pakpahan mengatakan, kebijakan TP4P dan TP4D bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, peranan penegakan hukum yang melekat di Kejaksaan malah jadi pengawas pengaman yang melekat di eksekutif.

"Yang sekarang jadi sorotan adalah seberapa besar negara mengeluarkan anggaran tambahan untuk tugas spesifik ini? Kami menginventarisir anggaran APBD DKI Jakarta Pemprov DKI mengalokasikan puluhan miliar untuk tim TP4D yang menyebar di seluruh unit kerja dan dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta," kata Sabam kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/11).

Sabam mencontohkan di Badan Layanan Umum (BLU) Taman Margasatwa Ragunan dialokasikan anggaran sekitar Rp 600 juta untuk menopang kinerja TP4D. Hal sama juga dianggarkan di TPST Bantar Gebang dan unit lainnya.

"Ini aneh. Bagaimana ini Kejaksaan memposisikan dirinya? Bagaimana pula gubernur kok nggak paham tata kelola pemerintahan dan anggaran? Di setiap kegiatan dan program pembangunan kan sudah ada konsultan pengawas yang dibayar negara? Ada pengawasan melekat seperti Inspektorat? Terus ada lagi KPK DKI bentukan Anies untuk apa semua ini?" tanya Sabam.

Untuk kepastian hukum kasus ini, Sabam meminta BPK RI mengaudit anggaran TP4D yang nilainya besar.

Selain itu, kata Sabam, pihaknya juga menemukan unit-unit yang dikawal TP4D menganggarkan biaya rencana kerja untuk TP4D yang nilainya signifikan.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengkritik kinerja TP4D yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung. TP4D disinyalir jadi sarang korupsi baru.

"TP4D jangan jadi sarang korupsi baru. Kalau TP4D memang jadi sarang korupsi TP4D dibubarin saja," ujar Masinton dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung dan Kajati seluruh Indonesia di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/11).

Politisi PDI Perjuangan itu membeberkan bukti-bukti banyaknya laporan masyarakat atas kinerja TP4D. Oleh karena itu, Jaksa Agung yang baru ST Burhanuddin harus profesional dalam menjalankan tugasnya.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok