Presiden Dipilih MPR, Demokrat: Pengkhianatan Rakyat!

Politik  SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 10:54:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Dipilih MPR, Demokrat: Pengkhianatan  Rakyat!

Hinca Panjaitan/Net

Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung merupakan cara terbaik yang telah dipilih rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Demikian pernyataan tertulis yang disampaikan Partai Demokrat menanggapi wacana pemilihan presiden dan kepala daerah yang dikembalikan ke MPR dan DPRD.

Partai asuhan Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, demokrasi mundur, kedaulatan rakyat dipasung jika rakyat tidak memilih pemimpin secara langsung.

Karena itu, Partai Demokrat berikrar setia dan menghormati serta membela hak kedaulatan rakyat. Hal itu bukanlah pemberian negara yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh suatu pemerintahan.

Capaian ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat diraih seiring dengan kemajuan demokrasi yang disertai stabilitas politik dan keamanan.

"Kemunduran ekonomi dalam suatu masa tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai biang keladi serta alasan merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/12).

Partai Demokrat adalah pelaku dan dan saksi sejarah selama satu dekade (2004-2014). Berdasarkan hal tersebut Partai Demokrat menyatakan pernyataan sikapnya.

"Pertama Partai Demokrat menolak Pilpres oleh MPR. Karena hal tersebut merupakan penghianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya," jelas Hinca.

Selanjutnya usulan Pilkada Provinsi/Kota/Kabupaten oleh DPRD, Partai Demokrat juga bereaksi dan menolak dengan tegas. Sebab Masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpinnya dan menentukan serta merencanakan masa depan daerahnya.

Tidak hanya menolak wacana pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, Partai Demokrat juga menolak wacana Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengusulkan masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode.

"Partai Demokrat tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode," kata Hinca.

"Belajar dari pengalaman bangsa kita, dua kali masa jabatan presiden adalah yang paling tepat dan cukup. Kekuasaan presiden yang terlalu lama ditangan satu orang cenderung disalahgunakan," tutupnya.[dod]

Komentar Pembaca
Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

Anies-Riza Terima Bantuan Covid-19

KAMIS, 16 APRIL 2020 , 14:15:00

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

Karangan Bunga Wartawan Untuk Riza Patria

RABU, 15 APRIL 2020 , 17:03:00

Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00