Ada 3 Jabatan Ikut Dilelang, Sekda Dituduh Langgar UU ASN

Megapolitan  SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 11:06:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ada 3 Jabatan Ikut Dilelang, Sekda Dituduh Langgar UU ASN

Balai Kota DKI Jakarta/Net

Seleksi terbuka yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk pengisian jabatan tinggi pratama (eselon II) dicurigai memiliki tujuan tersembunyi.

Pasalnya, seleksi yang dilakukan sejak 12 November 2019 lalu ternyata tak hanya melelang jabatan yang saat ini kosong, namun juga melelang jabatan yang masih terisi.

"Sedikitnya ada tiga jabatan yang masih terisi yang ikut dilelang, yakni jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), dan Biro Tapem (Tata Pemerintahan)," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah di Jakarta, Selasa (10/12).

Amir menilai, pelelangan jabatan yang masih terisi ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Amir, kedua aturan perundang-undangan ini mengatur bahwa seleksi jabatan tinggi dilakukan kalau ada jabatan lowong.

Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5 menyatakan: "Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur, red) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mermenuhi syarat jabatan yang ditentukan".

Sementara Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 5 menyatakan: "Penggantian Pejabat Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah setelah mendapat persetujuan presiden".

Mengacu pada kedua ayat pada pasal 116 tersebut, Amir mempertanyakan motivasi Pemprov DKI Jakarta melelang jabatan yang masih terisi? Apakah alasan penggantiannya? Dan apakah sudah mendapat persetujuan presiden?

Amir mengingatkan, sesuai UU Nomor 5, maka ketika jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BKD dan Biro Tapem akan dilelang, maka pejabatnya harus diberhentikan dulu, sehingga jabatan itu kosong.

Kemudian barulah dibentuk Pansel (panitia seleksi), dan melakukan seleksi. Bukan sebaliknya, jabatan masih terisi, namun Pansel sudah dibentuk dan seleksi langsung dilakukan.

"Saya rasa ini harus menjadi perhatian Gubernur Anies Baswedan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk mengontrol anak buahnya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, suasana di lingkungan Pemprov DKI tidak akan menjadi kondusif, karena pejabat akan selalu dihantui ketakutan kalau sewaktu-waktu dirinya akan dimutasi tanpa prosedur yang benar," papar Amir.

Amir mencurigai ada kelompok tertentu di DKI yang sengaja memanfaatkan kebijakan mutasi, rotasi, promosi dan demosi yang digulirkan Gubernur untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya.

Ia menyebut kelompok ini jika dalam bahasa politik disebut sebagai kriptokrasi, yaitu kelompok yang terdiri dari mantan-mantan birokrasi yang sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Gubernur dalam rangka untuk dimintai pendapatnya, dijadikan staf ahli dengan masuk dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan(TGUPP), dan lain-lain.

"Mereka melakukan intervensi atas nama senioritas dan yunioritas. Kebanyakan anggota TGUPP adalah pejabat senior, sementara yang saat ini menjabat adalah yunior. Maka, ketika senior menekan yunior untuk satu kepentingan, si yunior tidak bisa menolak. Nah, ini masalah sosiologi yang harus bisa dibaca oleh Gubernur," tegas Amir.

Amir mengakui, yang paling bertanggung jawab dalam proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi adalah Sekda dan BKD. Karena sesuai UU Nomor 5, Sekda adalah ketua Pansel, sekretarisnya BKD, dan anggotanya terdiri dari Bappeda, BPKD (Badan Pengawas Keuangan Daerah), dan Inspektorat.

"Tapi karena mereka ada di situ atas dasar amanat UU, maka Gubernur tak bisa memberhentikan mereka. Satu-satunya jalan untuk mengatasi hal ini adalah meminta KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) untuk lamgsung turun tangan mengawasi kinerja Pansel, karena yang dapat mengubah kinerja Pansel hanya KASN," terang Amir.

Amir juga mengakui, akibat pelanggaran pada pengisian jabatan tinggi pratama, membuat rumor bahwa keberadaan Pansel hanya sebagai formalitas, karena sejatinya siapa yang akan menduduki jabatan yang mana telah diatur dan ditentukan oleh oknum di Pemprov DKI, seakan menemukan pembenaran.

"Apalagi karena dari informasi yang masuk ke saya, dari 185 pejabat yang telah lolos tahapan seleksi administrasi dan mulai memasuki tahap uji kompetensi, sudah ada beberapa nama yang diyakini akan dilantik untuk jabatan tertentu. Salah satunya seorang pejabat berinisial LE yang akan diangkat menjadi wakil kepala BPKD," pungkas Amir.

Untuk diketahui, sejak 26 November 2019 lalu BKD melelang 12 jabatan tinggi pratama, dan hasilnya akan diumumkan pada 20 Desember 2019.

Kepala BKD Chaidir mengatakan, jabatan yang dilelang meliputi pejabat tinggi pratama dan madya.

"Ada 12 jabatan lowong, yaitu dua kursi jabatan tinggi madya dan 10 kursi jabatan tinggi pratama," katanya kepada wartawan pada 15 November 2019.

Berikut 11 dari 12 jabatan yang dilelang menurut keterangan Chaidir: Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, Transportasi, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Perencanaan Pembangun, an Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan (Gulkarmat), Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala BPKD, Wakil Kepala BappedaWakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Biro Umum.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104