Kemenkeu Berkelit Soal Janji Kredit Murah, NU: Jauh Dari Yang Diharapkan

Ekonomi  JUM'AT, 27 DESEMBER 2019 , 05:37:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kemenkeu Berkelit Soal Janji Kredit Murah, NU: Jauh Dari Yang Diharapkan

Kementerian Keuangan/Net

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Sirodj yang menyatakan Kemenkeu belum menempati janjinya soal gelontoran dana Rp 1,5 triliun untuk kredit murah.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kemenkeu Nufransa Wira Sakti yang mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengucurkan dana sebesar Rp211 miliar untuk lima koperasi yang berafiliasi dan diusulkan oleh NU.

Dikatakan Nufransa, program penyaluran kredit murah ini bernama Ultra Mikro (UMi) dan bekerja sama dengan koperasi yang berbasis ormas Islam. NU pun menjadi salah satu ormas yang bekerja sama dengan pemerintah. "Jadi apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Said bahwa sampai hari ini kredit usaha yang dijanjikan belum ada satu peser pun yang terlaksana adalah sama sekali tidak benar," ucap Nufransa, Rabu (25/12)

Merespon pernyataan yang dikeluarkan pihak Kemenkeu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama HA Helmy Faishal Zaini menyampaikan keterangannya.

"Pelaksanaan MoU terkait UMi ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh LPNU (Lembaga Perekonomian NU), mengingat kami tidak melihat adanya model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan kesepaktan diawal," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/12).

"Yakni salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 % sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yg terlalu tinggi sebesar 8 %, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6 %," sambungnya.

Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 % di tingkat end user, sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.

Selain itu PBNU juga telah mengirim surat rekomendasi tertanggal 22 Mei 2017 sebagai tindak lanjut MOU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program.

Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian.

"Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," tegasnya.

Adapun kerja sama Kemenkeu dengan beberapa pesantren yang kami dengar sebagai pilot project adalah bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan, di mana LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.

Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro.

"Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal dan memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua PBNU dalam video yang yang diunggah Ketua PBNU yang juga staf khusus Wapres Maruf Amin, Robikin Emhas, Kiai Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan Sri Mulyani.

Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,” ucap Kiai Said, dikutip Kantor Berita RMOLBanten, Kamis (26/12).[dod]

Komentar Pembaca
Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

RABU, 04 MARET 2020 , 10:02:00