Jakpro Dan Sarana Jaya Jangan Ikutan Urus Bisnis Recehan

Jakarta  MINGGU, 29 DESEMBER 2019 , 16:56:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jakpro Dan Sarana Jaya Jangan Ikutan Urus Bisnis Recehan

Prabowo Soenirman

Keterlibatan dua BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya dipersoalkan Asosiasi Pengelola Perparkiran Indonesia (Aspeparindo).

Aspeparindo menyayangkan perusahaan besar sekelas Jakpro dan Sarana Jaya yang ikutan mengurusi duit recehan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman merespon keluhan Aspeparindo. Ia mendesak Jakpro dan Sarana Jaya tak lagi terlibat dalam bisnis perparkiran.

"Sebaiknya Jakpro dan Sarana Jaya tak lagi mengurusi bisnis recehan seperti jasa parkir. Mereka harus menyerahkan pengelolaan parkir kepada perusahaan-perusahaan kecil pengeĺola parkir," kata Prabowo melalui keterangan tertulisnya, Minggu (29/12).

Prabowo menilai, pengelolaan jasa parkir bukanlah inti bisnis Jakpro dan Sarana Jaya. Karenanya, dua perusahaan pelat merah itu disarankan fokus untuk mengelola bisnis sesuai tupoksinya.

Anggota Komisi C ini mengingatkan bahwa pendirian Jakpro dan Sarana Jaya bertujuan untuk masuk ke dalam bisnis yang tidak bisa atau mampu dilakukan oleh swasta.

"Kok sekarang perusahaan daerah malah ngurusin uang recehan," tegas Prabowo.

Diketahui, PD Pembangunan Sarana Jaya mempunyai anak perusahaan PT Saranawisesa Properindo yang salah satu bidangnya adalah mengurusi parkir.

Sedangkan Jakpro memiliki anak perusahaan bidang perparkiran yang diberi nama PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP). Perusahaan itu antara lain mengelola lahan parkir milik PT Jaktour.

JUP juga mengelola 14 lokasi parkir milik Perumda Pasar Jaya. Yakni Pasar Glodok, Pasar Pramuka, Pasar Pejagalan, Pasar Jembatan Lima, Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Palmeriam, Pasar Rawamangun, Pasar Sunan Giri, Pasar Palmerah, Pasar Perumnas Klender, Pasar Cempaka Putih, Pasar Paseban dan Pasar Cipete Utara.

"Dengan PMD (Penyertaan Modal Daerah) triliunan rupiah, kok mengelola parkir. Ini tidak layak," tegas Prabowo.

Disisi lain, lanjut Prabowo, Komisi C DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan rekomendasi agar UPT Perparkiran dibubarkan.

"Komisi C meminta seluruh pengelolaan parkir di Jakarta diserahkan ke pihak swasta dengan sistem lelang murni. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan dari sektor parkir," tutup Prabowo.[dod]

Komentar Pembaca
Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

RABU, 04 MARET 2020 , 10:02:00