Fahira: 30 UU Harus Diubah Untuk Pemindahan Ibukota, Tidak Usah Berandai-andai

Nasional  RABU, 08 JANUARI 2020 , 10:37:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fahira: 30 UU  Harus Diubah Untuk Pemindahan Ibukota, Tidak Usah Berandai-andai

Fahira Idris/Net

Presiden Joko Widodo telah mantap memindahkan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan begitu, status DKI Jakarta setelah ibukota pindah masih belum jelas. Sebab, undang-undang mengenai ibukota negara beserta aturan turunannya belum direvisi.

Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyatakan Jakarta tetap bisa menjadi daerah khusus. Senator asal DKI Jakarta ini menilai, dengan sejarah panjang sebagai ibujota negara, Jakarta sebaiknya dijadikan sebagai daerah khusus ekonomi.

Menanggapi pendapat Jimly tersebut, senator asal Jakarta lainnya, Fahira Idris justru menegaskan jangan terlalu terburu-buru berandai-andai mengenai pemindahan ibukota.

"Kemarin waktu di sidang paripurna saya sudah bilang bahwa pemindahan ibukota ke Penajam, itu harus merubah 30 undang-undang. Bayangkan itu," kata Fahira saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/1).

"Satu undang-undang saja kita tiga tahun. Nanti 30 UU jadi 90 tahun. Saya sendiri gak yakin kita ini pindah. Jadi saya gak mau berandai-andai lah ya," sambungnya.

Fahira berharap semua pihak dapat mendukung supaya DKI tetap menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi.

"Karena membangkitkan ekonomi bukan dengan cara memindahkan Jakarta," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca