Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Negara Jadi Aktor Pelanggaran HAM

Nasional  MINGGU, 19 JANUARI 2020 , 20:56:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Negara Jadi Aktor Pelanggaran HAM

Diskusi publik 'Omnibus Law Untuk Siapa?/RMOL

Setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan upah layak serta memperoleh kebahagiaan juga kesejahteraan lahir batin.

Demikian disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana saat menjadi pemantik dalam diskusi 'Omnibus Law Untuk Siapa?' di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Dalam diskusi tersebut, Arif menyuarakan penolakan terhadap Omnisbus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang digagas pemerintah. Karena RUU yang memuat 11 kluster itu hanyalah menguntungkan investor dan juga kepentingan oligarki.

"Disebutkan katanya banyak peraturan yang bertabrakan dan menghambat investasi, kami bertanya, yang mana? Jadi perspektif ini hanyalah untuk melindungi investor," kata Arif.

Merujuk konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, negara seharusnya berkewajiban melindungi segenap rakyatnya dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Namun dengan adanya Omnibus Law ini, negara justru menjadi aktor dalam pelanggaran HAM," pungkas Arif.}dod]

Komentar Pembaca